Di Pandeglang, Biaya Masuk Sekolah ”Mencekik”

PANDEGLANG,- Memasuki tahun ajaran baru atau penerimaan siswa baru untuk jenjang SMP dan SMA di Kabupaten Pandeglang sangat mahal.  Tak heran jika sebagian orangtua murid yang ingin melanjutkan anaknya ke SMP dan SMA, harus menggadaikan barang ke pegadaian, termasuk pinjaman koperasi keliling demi anaknya agar bisa melanjutkan jenjang pendidikan. Salah seorang ibu rumah tangga asal Pandeglang, Wiwi mengaku, tahun ini anaknya akan melanjutkan pendidikan ke SMA. Meski jenjang SMA itu sekarang menjadi urusan provinsi, tetapi untuk biaya masuk sekolah cukup mencekik atau membebani masyarakat.

Padahal, lanjut Wiwi, undang-undang menjamin setiap warga berhak mendapatkan pendidikan layak, dan bahkan APBN telah menyisihkan bantuan keuangan sekitar 20 persen dari total APBN. Tetapi kebijakan pemerintah belum menyentuh kepentingan masyarakat. “Bayangkan untuk masuk sekolah jenjang SMA di Pandeglang biayanya mencapai jutaan rupiah atau sebesar Rp.3.000.000. Dari total biaya itu, dalihnya sebesar Rp 2.500.000 untuk dana sumbangan pembangunan, dan sisanya lain-lain untuk seragam lah, atribut dan biaya macam-macam lainnya, itu pernah saya alami ketika anak saya masuk SMK 6 Pandeglang tahun lalu” kata Wiwi kamis 20/71017.

Hal hampir sama dikatakan Ny. Epa orangtua murid lainnya yang hendak memasukkan anaknya ke SMP.  Pihaknya enggan menyebutkan nama sekolahnya, namun untuk masuk ke sekolah itu pendaftaran memang tidak dipungut biaya. Tetapi ada pungutan partisipasi senilai Rp 500.000. “Sesungguhnya uang itu besar bagi kami warga yang lemah ekonominya. Tapi apa boleh buat demi anak bisa melanjutkan sekolah. Soal Kartu Indonesia Pintar, kartu itu tidak berlaku, karena pada praktiknya masih saja ada biaya dengan dalih bermacam-macam. Padahal, kami pun tahu ada namanya dana BOS, ya dana itu seharusnya tidak lagi membebani biaya sekolah ke orang tua murid. Disinilah perlu ada turun tangan pemerintah, agar masyarakat bisa mendapatkan pendidikan dengan nyaman, dengan gratis,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Salman Sunardi mengatakan, terkait biaya pendaftaran masuk sekolah jenjang SMA bukan kewenangan pemerintah kabupaten. Karena untuk jejang SMA itu sudah menjadi kewenangan Pemprov Banten. “Ya, persoalan penerimaan siswa baru jenjang SMA itu kewenangan provinsi,” ujar Salman.

Sementara soal keluhan biaya sekolah mahal di Pandeglang itu adalah urusan pihak komite sekolah, dan biasanya ada komunikasi antara orangtua murid dengan pihak komite. “Kalau soal biaya masuk sekolah jenjang SMP itu kewenangan kabupaten, tetapi tentang partisipasi mah mungkin udah ada komunikasi dengan pihak komite. Dan hal-hal yang menyangkut itu mah ada kewenangan sekolah dan tidak ada laporan ke dinas pendidikan,” tuturnya.
Sementara itu, anggota DPRD Pandeglang, H. Tjetjep Munadjat prihatin dengan masih adanya keluhan warga yang memasukkan anaknya ke jenjang pendidikan SMP di Pandeglang masih terjadi pungutan biaya. “Kami kecewa, padahal untuk SD dan SMP itu gratis, tidak boleh ada pungutan apapun. Soal biaya masuk SMA itu urusan provinsi. Persoalan ini harus ada ikut campur pemerintah agar biaya sekolah tidak mencekik masyarakat,” katanya.

Jalan Sobang Ciseuket Banyak Yang Berlubang

SOBANG, (KB).- Sepanjang 4 kilometer jalan raya Sobang-Ciseuket kondisinya rusak dan banyak badan jalannya yang ambles dan berlubang. Kondisi jalan rusak itu rentan membahayakan pengendara yang melalui jalur tersebut, sehingga tak heran di jalan itu sering terjadi kecelakaan.
Salah seorang warga Kecamatan Sobang, Sarnadi membenarkan jalan raya Sobang-Ciseuket rusak. Apalagi jalan tersebut sudah dua tahun tidak ada perbaikan, padahal jalan ini adalah akses utama menghubungkan Kecamatan Sobang menuju Kecamatan Cigelis.
”Jalan ini memang statusnya jalan provinsi. Untuk itu, kami warga Sobang berharap ada perbaikan . Warga khawatir dengan kondisi jalan rusak penuh lubang ini, hampir setiap hari ada aja yang kecelakaan, terutama kendaraan roda dua.” kata Sarnadi.
Hal hampir senada dikatakan oleh Ade Ramadan warga Kawung, Kecamatan Sobang. Ia mengatakan, kondisi jalur jalan yang lurus sehingga membuat pengendara melaju dengan kecepatan tinggi.
”jalan ini mulai dari Ciseuket sampai Sobang lurus, sehingga para pengendara roda dua suka kenceng, tapi mereka kadang tidak sadar terjerembab ke lubang, dan akhirnya jatuh,” tuturnya.

segera mendapatkan perbaikan

Pihaknya berharap agar pemerintah untuk segera melakukan perbaikan, agar tidak memakan korban jiwa. ”Kami minta pemerintah segera melakukan perbaikan jalan dengan cara menambal jalan ini sebelum lebaran. Saya yakin kalau tidak ada perbaikan akan banyak memakan korban kecelakaan,” ucapnya.
Sementara itu camat Sobang Atep Purnama mengatakan, jalan tersebut menjadi kewenangan provinsi. Untuk itu, pihaknya akan segera menyampaikan kepada pihak terkait, agar jalan rusak tersebut segera mendapatkan perbaikan. ”Kita akan sampaikan kepada dinas kabupaten, agar nanti bisa ditindaklanjuti ke tingkat provinsi. Karena memang jalan tersebut membutuhkan perbaikan segera, dan saya juga selalu mendapatkan aduan dari masyarakat agar bisa menyampaikan untuk dilakukan perbaikan,” ucapnya

Keluarga Korban Tenggelam Butuh Bantuan Pemerintah

KELUARGA korban tenggelam, semenjak ditinggalkan Masroni (35) warga Kampung Solodengen RT 04/011, Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, saat ini sangat membutuhkan bantuan. Mereka mendambakan uluran tangan para dermawan. Sebab, korban meninggalkan seorang istri yang bernama Siti Suminah (32) dan dua orang anak yang bernama Rawinta (14) dan Panji Saputra (5).
Sejak sepeninggalan Masroni, nampak raut duka yang dalam masih terlihat dalam wajah istri dan dua anak korban. Apalagi korban terbilang keluarga tidak mampu, sebab mereka tinggal di gubuk yang tidak layak huni dengan tempat numpang di tanah orang. Rumah yang mereka tempati bilik bambu beratapkan rumpia dan lantainya tanah. Ini menampakkan ketidakmampuan keluarga tersebut yang hidup di bawah garis kemiskinan, mencari kerang hijau di sungai dan kerja serabutan yang dilakukan almarhum Masroni untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tetapi, saat ini tulang punggung keluarga tersebut sudah tidak ada pergi untuk selama-lamanya.

Siti Suminah ketika ditemui di rumah duka beserta kedua anaknya merasa kehilangan sekali dengan kepergian suami untuk selamanya, karena almarhum meninggalkan dua anak yang masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang seorang bapak. Menurutnya, penghasilan mencari kerang hijau yang dilakukann suaminya tersebut Rp 20.000 dan paling besar Rp 50.000 dalam satu hari. Bahkan menurutnya, kadang tidak ada hasil kalau air laut pasang atau kondisi air sungai banjir karena tidak bisa nyari kerang hijau.

”Saya merasa kehilangan sekali dan merasa sedih, karena dia adalah tumpuan kami beserta kedua anak saya. Anak saya yang pertama hanya lulus Sekolah Dasar. Pernah sekolah di SMP tapi cuma sampai kelas satu karena faktor biaya anak saya berhenti, dan sekarang nganggur. Dan anak kedua masih kecil baru berumur 5 tahun, dan masih membutuhkan biaya, tetapi sekarang harus kepada siapa kami bertumpu,” kata Siti, Senin (19/6/2017).
Menurut Siti, dengan tidak ada suaminya anaknya yang kecil tersebut suka memanggil-manggil bapaknya. Akibatnya membuat terharu dan menangis bertiga. Apalagi katanya, sebelum kejadian pada malamnya ada firasat yang bermimpi kalau suaminya minta dipeluk dan dicium. Dan dalam mimpi tersebut suaminya pamit dan terlihat mengemasi pakaiannya, bahkan ia juga berpesan dalam mimpi.

”Mah kamu jangan sedih ya jaga anak anak, aku mau pergi,” ucap Suminah menirukan ucapan suaminya sambil menangis memeluk anaknya yang masih kecil.
Ia mengatakan, suaminya mempunyai rencana ingin merehab rumah yang sudah pada bocor tapi sekarang tinggal kenangan. Sementara Rusyadi, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Panimbang mengatakan, pihaknya berjanji akan mengajukan ke Pemerintah agar korban bisa mendapatkan bantuan. Hal senada dikatakan Kepala Desa Panimbangjaya, Mulyadi. Ia mengatakan, pihak desa dan kecamatan akan membantu mengajukan permohonan bantuan ke Pemkab agar keluarga korban tersebut mendapatkan bantuan dari pemerintah. “Di hari kejadian, kami sudah memberikan bantuan alakadarnya seperti mi instan untuk keluarga korban,” tuturnya.

Camat Diminta Aktif Pantau Harga Sembako

PANDEGLANG – Seluruh camat di Kabupaten Pandeglang diinstruksikan untuk aktif melakukan pemantauan harga pangan maupun sembako selama bulan Ramadan. Hal ini dilakukan agar tidak ada pedagang yang berani menaikkan harga sepihak karena akan memberatkan masyarakat.

---

Instruksi ini disampaikan langsung Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban. Kata Tanto, seluruh camat agar rutin memonitoring harga bahan pokok di pasar dan disesuaikan dengan harga pasaran yang ditetapkan Kementerian Perdagangan. Kontroling itu penting untuk memastikan bahwa kenaikan harga saat bulan Ramadan tidak melebihi dari ketentuan pemerintah.

“Agar tidak ada pedagang yang menaikkan harga dengan seenaknya, saya sudah sampaikan ke seluruh camat untuk turun memeriksa harga bahan pokok di pasaran,” kata Tanto
Selain memantau harga, para camat beserta kepala desa juga harus melakukan pemantauan terhadap distribusi bahan pokok karena tidak dapat dipungkiri menjelang Idul Fitri nanti kebutuhan pangan akan semakin meningkat dan jadi celah bagi oknum yang ingin mengambil untung lebih dengan cara-cara yang melanggar hukum. “Memang persoalan ini perlu diantisipasi agar masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.

Tanto menjelaskan, guna menstabilkan harga pokok dan pangan di pasar, pemerintah daerah akan bekerja sama dengan Bulog Sub Divre Lebak-Pandeglang untuk melakukan operasi pasar. “Operasi pasar murah ini bisa dilakukan pada pekan ketiga bulan puasa. Dimana pada moment itu dianggap sebagai waktu yang rawan permainan harga oleh pedagang dan biasanya ada lonjakan harga yang tidak sesuai standar dari pemerintah,” paparnya.

Sementara itu, Camat Panimbang Suaedi Kurdiatna mengatakan, sesuai dengan instruksi yang diminta Wakil Bupati Pandeglang pihaknya akan segera melakukan pengawasan bersama jajarannya terhadap harga bahan pokok maupun pangan yang dijual di pasaran. “Sesuai dengan instuksi saat ini kami terus melakukan pemantauan harga. Apalagi untuk harga sembako maupun pangan di Pasar Panimbang juga masih stabil,” terangnya.

Rangkap Jabatan, Sekdes Tarumanagara Di Ganti

PANDEGLANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang mengintruksikan Kecamatan Cigeulis untuk segera melakukan seleksi ulang terhadap jabatan sekretaris desa (sekdes) Tarumanagara. Soalnya, jabatan sekdes yang saat ini diemban oleh Didi Umaidi yang merangkap jabatan sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sudah berbenturan dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tantang aparatur desa.

---

Kepala DPMPD Taufik Hidayat mengatakan, sudah mendapatkan laporan terkait dengan sekdes Tarumanagara yang merangkap jabatan menjadi TKSK. Bahkan, Taufik mengaku memberikan teguran kepada desa yang bersangkutan untuk segera melakukan proses pemilihan ulang. “Sudah kami tindak lanjuti dan jabatan sekdes Tarumanagara akan ada pemilihan ulang karena kemarin kita sudah bertemu,” kata Taufik kepada Banten Raya ditemui di kantornya, Kamis (27/4).

Dijelaskan Taufik, persoalan yang terjadi di Desa Tarumanagara tersebut memang berbenturan dengan peraturan sehingga harus segera adanya pergantian. “Sebetulnya menyalahi aturan, makanya harus ada pemilihan lagi. Kalau untuk sanksi tidak ada karena menjadi TKSK bukan PNS (pegawai negeri sipil) melainkan hanya tenaga pekerja relawan,” jelasnya.

Camat Cigeulis Suntama membenarkan, Desa Tarumanagara akan segera adanya seleksi ulang untuk mengisi ke kosongan jabatan sekdes sehingga diharapkan roda pemerintahan yang ada di desa bisa segera berjalan sesuai dengan aturan.

“Kalau waktunya kapan secepatnya seleksi ulang itu akan kami laksanakan sesuai dengan intruksi dari DPMPD. Kalau untuk surat pengunduran diri terhadap sekdes yang lama kami belum menerimanya, namun akan segera ditanyakan kepada desa bersangkutan,” paparnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Pandeglang Aminudin mengatakan, persoalan adanya sekdes yang merangkap jabatan tersebut harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah karena jangan sampai aparatur desa tidak konsisten terhadap pekerjaan yang diembannya.

“Saya minta dinas terkait untuk bisa lebih mengawasi rekruitmen aparatur desa yang akan datang karena jangan sampai kejadian seperti itu terulang kembali. Saya harap proses seleksi kabatan sekdes Tarumanagara bisa berjalan sesuai dengan harapan,” tegasnya.

Realisasi Dana Desa Harus Dipajang di Baliho

PANDEGLANG (RS),- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, mewajibkan desa untuk memasang baliho yang menjelaskan tentang realisasi dana desa. Ini untuk mencegah fitnah dan sebagai bentuk tanggung jawab moral.
"Setiap desa wajib menempelkan minimal baliho, yang isinya penggunaan realisasi dana desa., jika tidak melakukan itu, bapak-bapak (Kepala Desa) mungkin bisa berurusan dengan penegak hukum," ujar dia dalam keterangan pers yang diterima, Senin 24/4

Eko juga mengingatkan, dana desa tidak boleh dikelola yayasan dan hanya boleh dikelola oleh desa melalui musyawarah desa. Jika dikelola yayasan, berisiko digunakan untuk kepentingan individu. Ia menegaskan, kalau dikelola oleh individu, maka bisa berurusan dengan hukum.
"Bukan berarti yayasan tidak bisa dibantu. Bisa dibantu lewat BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Karena kalau pembelian aset, harus atas nama desa," terang dia.

Menurut pantauan RS dilapangan belum satupun Desa di Kecamatan Sobang yang melakukan kewajiban transfaransi dana desa tersebut. Tak satupun baliho Anggaran dana desa yang terpangpang didepan balai desa ataupun tempat - tempat strategis lainnya, Ketika mencoba menanyakan ke beberapa staf desa alasannya tidak seragam, ada yang beralasan anggarannya belum beres disusun, belum di intruksikan oleh kepala desa, belum koordinasi dengan BPD dan lain - lain. Padahal anggaran dana desa dengan berbagai aturannya yang mengikat sudah berlangsung 2 tahun ini.

Bandara Sobang Akan di Bangun di Atas lahan Hutan Jati Perhutani

PANDEGLANG (RS),-  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang memastikan bahwa pembangunan bandara Banten Selatan (Bansel) atau yang kerap disebut Bandara Panimbang yang kemungkinan jadi Bandara Sobang karena pindah lokasi lahan, akan tetap berjalan sesuai rencana. Bandara itu akan dibangun di atas lahan 1.500 hektar milik Perhutani.
Sebelumnya Kementrian Perhubungan (Kemenhub) berencana akan mencoretnya dari proyek strategis nasional karena ketersediaan lahan yang belum juga tersedia.

"Menhub sempat mengusulkan agar (Bandar) Bansel dikeluarkan dari proyek strategis nasional dengan alasan ketiadaan lahan. Padahal Pemkab (Pandeglang) berusaha untuk memfasilitasi," kata Kurnia Satriawan, kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang.
Kurnia juga mengakui bandara tersebut sempat dapat penolakan dan membuat Pemkab Pandeglang mencari cara agar proyek tersbeut terus berjalan. Karena bandara itu diyakini akan mendongrak perekonomian.

Hal itu membuat Bupati Pandeglang, Irna Narulita, bergerak cepat dengan menemui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) guna mendapatkan ijin pemanfaatan lahan Perum Perhutani yang memiliki luas 11 ribu hektar.
"Kita mencoba cari solusi dengan berusaha menggunakan lahan dari Perhutani. Ternyata hal itu disetujui oleh Kementerian LHK. Total lahan perhutani yang disetujui untuk Bansel sekitar 11.000 hektar, sedangkan yang kita manfaatkan hanya 1.500 hektar," terangnya.
Dari lahan seluas 1.500 hektar itu, 540 hektar digunakan sebagai landasan, sedangkan sisanya untuk membangun fasilitas penunjang lainnya.

Rencana pembangunan Bandara Panimbang ini telah dirancang sejak tahun 2010. Sedangkan Pemkab Pandeglang meminta Bandara Bansel tidak dijadikan bandara khusus untuk pesawat tertentu. Namun bandara umum yang mampu menopang Bandara Soekarno-Hatta maupun Halim Perdanakusumah.
"Kami meminta agar Pembangunan Bansel sebagai bandara umum, bukan bandara khusus sebagai penopang Bandara Soekarno Hatta," tegasnya.

Panen Raya Kabupaten Pandeglang Petani Malah Merugi

PANDEGLANG – Musim  panen di Kabupaten Pandeglang saat ini ternyata hanya dinikmati kaum elite saja. Sementara para petani menjerit,lantaran biaya untuk produksi lebih tinggi dari keuntungan hasil panen.Dan juga karena kurang nya fasilitas dari pemerintah .

Ketua PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pandeglang  Nurman menyampaikan, sebagai kaum pergerakan sangat kaget sekali dengan ramainya di media sosial terkait panen raya kabupaten pandeglang. Namun pada kenyataannya para petani merugi.
“Kami menduga ramainya di media sosial hanyalah permainan para oknum saja. Karenanya masyarakat kabupaten pandeglang mengeluh persoalan panen tahun ini. Lantaran padi yang di panen dibeli murah oleh pengusaha. Hal ini menurur para pengusaha diakibatkan karena padi yang diperoleh masyarakat tidak sesuai dengan kriteria padi unggul,” kata Nurman.
Sedangkan, lanjut Nurman, pembelian pupuk dan obat-obatan sangat lah mahal yang dibeli masyarakat. Seperti yang dirasakan oleh petani di Kecamatan Sobang, Pandeglang.
“Program pemerintah sebenarnya mengarah kemana?  Sedangkan masyarakat menerima program sama saja dengan harga dipasaran,”  tanya Nurman.

Sementara, Sekretaris PC IMM Pandeglang Ahmad Fauzi mengatakan program pemerintah kabupaten pandeglang terkait pengadaan alat-alat pertanian yang turun kepada kelompok tani tidaklah sesuai dengan kebutuhan petani padi di kabupaten pandeglang.
“Lantaran alat-alat pertanian tersebut adalah alat panen jagung. Sedangkan di kabupaten pandeglang ini mayoritas petani padi. Apa manfaatnya mesin panen jagung tersebut untuk para petani padi,” tegas Fauzi.

Sudah 3 Hari Kabel Listrik Terlepas Mengganggu Aktivitas Warga

SOBANG,- Warga desa Pangkalan Kecamatan Sobang diharuskan berhati hati jika melintas di Jalan Lebe Mansur blok Golat dikarenakan dititik 100 meter dari jalan raya.Sejak hari Rabu malam tanggal 8 februari 2017 terdapat kabel listrik sentral yang terlebas dalam kondisi lecet dan terjuntai kejalan, kondisi ini dikarenakan kabel tersebut tertimpa pohon albasia yang tumbang.Selain kabel sentral kabel yang tersambung ke kwh empat rumah wargapun ikut melintang dijalan dan ini sangat membahayakan pengguna jalan.

Kondisi ini diresahkan oleh warga setempat, salah satunya Taskam (60 thn), " kabel itu terlepas sudah 4 hari tapi dari pihak PLN belum ada perbaikan, kabel ke rumah sayapun itu jatuh dan saya kawatir keluarga saya kesetrum karena kabel selalu basah terkena air apalagi kemarin kabel sempat terendam banjir."

Sementara Yudi ketua Rt setempat mengatakan bahwa pihaknya sudah melaporkan kejadian ini ke PLN dan pihak kecamatan, tetapi sampai hari ini belum ada tindak lanjutnya, warga hanya bisa memotong pohon yang tumbang saja, agar tidak menghalangi penjalan kaki.
Sedangkan tim perbaikan PLN Kardani tidak dapat dimintai keterangannya, Hanphonenya tidak aktif ketika dihubungi. Semoga PLN segera merespon kondisi ini karena ini sangat membahayakan keselamatan warga masyarakat.

Batik Cikadu Dipopulerkan

PANDEGLANG – Lomba merias wajah yang disatukan dengan kegiatan fashion show menggunakan busana batik Cikadu Tanjung Lesung digelar ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pandeglang di Pendopo Pandeglang, Rabu (7/12). Kegiatan ini berhasil menarik perhatian dan decak kagum pengunjung.

---

Ketua DWP Pandeglang, Neng Eha Ferry Hasanudin mengatakan, kegiatan lomba merias wajah dan fashion show menggunakan batik Cikadu ini bertujuan untuk mengajak para ibu-ibu untuk lebih kreatif dan membantu untuk bisa tampil lebih baik dalam memiliki kemampuan merias wajah dan berbusana.

“Kegiatan itu juga dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT DWP ke-17, apalagi merias wajah adalah kebiasaan kaum wanita umumnya agar terlihat cantik hususnya oleh suami. Nah untuk itu dalam tata rias ini semuanya diikuti oleh perwakilan dari tiap SKPD,” kata Neng, ditemui di sela-sela acara.

Neng Eha juga berharap kepengurusan DPW kedepan bisa lebih kompak lagi. Sebab kata Neng, DWP memiliki peran penting terutama untuk menjaga kekompakan dan kerukunan istri dan semuai. “DWP juga harus mampu eksis di bidang-bidang sosial dalam rangka membantu tugas-tugas Pemda dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu juri dalam kegiatan itu, Rita Indraswari mengatakan, pihaknya akan menilai perlombaan ini dengan tiga kategori diantaranya keserasian busana, body language dan chatwalk. Akan tetapi kata Rita, peserta yang ikut lomba sudah cukup bagus dalam melakukan tata rias. “Dari keseluruhan busana yang digunakan cukup bagus,” ujarnya.

Dari perlombaan tata rias itu yang menjadi juara pertama diraih oleh perwakilan Diskominfo, kedua diraih oleh perwakilan Dinkes, ketiga diraih oleh perwakilan Kecamatan Banjar. Sedangkan, untuk juara pertama dari peragaan busana batik diraih oleh perwakilan dari PDAM, Kedua Dinsosnakertrans dan ketiga diraih oleh Kecamatan Cimanggu

5 Rumah Diterjang Puting Beliung

CITEUREUP,- Sebanyak lima rumah di Kampung Sukamaju RT/RW 04/03, Desa Citeurup, Kecamatan Panimbang diterjang puting beliung, Jumat (25/11/2016) sekitar pukul 10.30. Satu dari lima rumah tersebut bahkan mengalami kerusakan parah akibat tertimpa pohon. Berdasarkan pantauan, rumah yang mengalami rusak parah adalah milik Rasidi. Sedang empat rumah lainnya yang rusak ringan adalah milik Kasmara, Karsih, Jana, dan Edi.

”Kejadian ini membuat kaget kami semua. Untung kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Kami sekeluarga segera berlarian keluar rumah, dan hanya rumah kami yang rusak parah,” kata Rasidi, pemilik rumah yang mengalami rusak berat. Dia mengatakan, kejadian berlangsung ketika hujan lebat disertai angin kencang. Akibatnya, pohon tumbang dan menimpa rumahnya. Namun, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.”Saat itu memang hujan lebat dan angin kencang,” ujarnya.
Sementara itu, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Panimbang Rusyadi membenarkan peristiwa tersebut. Pihaknya langsung melakukan pendataan kerugian tersebut yang dialami korban. ”Kami sudah mendata semua rumah yang rusak berat maupun rusak ringan, dan kami laporkan langsung ke pihak BPBD, Dinas Sosial kabupaten maupun provinsi,” ucapnya.

Akibat kerusakan tersebut, kata Rusyadi, pihaknya bersama anggota relawan kebencanaan membantu memperbaiki rumah yang rusak berat maupun ringan. Upaya itu dilakukan agar pemilik rumah bisa kembali menempati meski untuk sementara.”Sebelum bantuan dari pemerintah datang, kami bersama warga dan relawan kebencanaan melakukan perbaikan,” tuturnya.

Camat Panimbang, Agus Amin Mursalim mengatakan, pihaknya sudah menginstruksikan desa untuk membuat berita acara terkait rumah warga yang diterjang puting beliung. ”Kami juga sedang mendata agar korban bisa secepatnya mendapatkan bantuan. Sehingga, bisa membangun rumahnya kembali. Apalagi, saat ini musim penghujan, sehingga korban membutuhkan tempat tinggal yang layak,” katanya.
Untuk itu, camat mengimbau agar masyarakat berhati-hati ketika terjadi hujan disertai angin kencang. Jika rumahnya berdekatan dengan pohon besar, dia menyarankan untuk mencari tempat yang lebih aman.”Kalau hujan disertai angin mungkin terus terjadi, masyarakat harus waspada. Kalau didekat rumahnya ada pohon besar, sementara pindah ke rumah saudara atau tetangganya agar lebih aman,” ucapnya.

Jalur KEK Rawan Abrasi

PANDEGLANG, (KB).-
Jalan Panimbang-Citeureup sepanjang 7 kilometer yang juga menjadi jalur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) rawan abrasi, karena jalur sebelah kanan mulai terkikis permukaan air laut. Meski kondisi air laut sudah menempel ke bahu jalan, namun sampai sekarang belum ada pembangunan sodetan atau tanggul penahan banjir, dalam kondisi musim hujan yang terus berlangsung berdampak pada naiknya gelombang di Perairan Panimbang. Meski belum terjadi genangan banjir ke badan jalan, sebagian warung yang di bantaran perairan tersebut sudah mulai terkena banjir.

"Sudah hampir tiga bulan terakhir, ombak naik. Air laut sudah mulai menepi ke bantaran pantai. Kami harap, pemerintah provinsi agar membangun tanggul di sepanjang Jalur Panimbang-Citereup sebagai penahan banjir," kata Mulyadi, warga Citereup. Pihaknya mengatakan, selama ini jalur tersebut belum sampai tergenang banjir. Akan tetapi, air laut berpotensi meluap ke badan jalan jika curah hujan tinggi dan gelombang pasang. Oleh karena itu, pemerintah harus mengantisipasi sebelum terjadi bencana banjir.
Sementara itu, anggota DPRD Pandeglang asal Panimbang, Ariman membenarkan, sebagian Jalan Citereup sudah terkena abrasi. Apalagi, tanaman bakau sebagai penahan air laut sudah langka. Untuk mengantisipasi bencana banjir, pemerintah harus membangun tanggul atau sodetan di pinggir Pantai Citereup. "Tidak ada seorang juga yang dapat memprediksi bencana. Karena, pemerintah harus melakukan antisipasi ke arah itu," ujarnya.

Seorang aktivis pencinta alam, Oka menuturkan, beberapa titik di jalur tersebut sudah menempel ke pesisir pantai. Kondisi tersebut bisa berpotensi air laut tumpah ke badan jalan. "Ada dua solusi mencegah banjir di bantaran pantai, pertama dengan menanam bakau dan kedua membangun tanggul. Karena, jalan ini merupakan kewenangan provinsi, maka pemerintah daerah harus mengusulkan permohonan pembangunan tanggul ke Pemprov Banten," ucapnya. Menurut dia, Jalan Citereup tersebut merupakan jalan utama menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Jika infrastruktur di sepanjang pantai tidak dibentengi tanggul atau sodetan, hal itu akan mengundang kerawanan banjir. "Kami tidak bisa membayangkan jika jalur itu tergenang banjir. Sudah pasti jalur transportasi akan terputus," tuturnya.

Panimbang-Sobang Banyak Calo Tanah

pandeglang – Rencana ada pembangunan bandara Banten selatan, yang akan dilakukan pemerintah pusat dan Provinsi Banten. membuat calo tanah banyak berkeliaran diwilayah Kecamatan Panimbang dan Sobang. Akibat hal tersebut membuat resah warga setempat.

Kepala Desa Pangkalan, Kecamatan Sobang, Mulyadi mengatakan bahwa diwilayahnya sudah banyak calo tanah yang berkeliaran, mendatangi warga pemilik lahan yang akan terkena pembebasan pembangunan bandara tersebut.

“Banyak calo tanah yang sudah mendatangi warga, untuk membeli lahan yang akan dijadikan bandara. meski memang belum ada lahan warga yang dijual kepada calo,” ungkap Mulyadi Minggu (23/10).

Mulyadi menjelaskan pembangunan bandara belum ada kejelasan dari pemerintah, meskipun kata dia, sebelumnya sudah ada penetapan lokasi untuk pembangunan tersebut. Akan tetapi, pihaknya selalu menyarankan kepada warga agar tidak menjual lahannya sembarang orang, sebab sampai saat ini belum ada kepastian pembebasan lahan dari pemerintah.

“Banyak warga yang sudah mengadu kepada saya, kalau saat ini sudah banyak calo tanah,” katanya.

Camat Sobang, Dani Ramdani mengatakan, pihaknya juga sudah banyak menerima aduan, baik dari kepala desa maupun dari warga langsung soal banyaknya calo tanah yang berkeliaran diwilayahnya.

“Kami selalu sarankan agar warga pemilik lahan tidak tertarik dengan tawaran calo tanah, sebab jikapun nanti ada pembebasan lahan kami akan informasikan kepada warga,” ucapnya.

Dani menjelaskan informasi yang diterima lahan pembangunan bandara yang akan digunakan seluas 150 hektar tersebar ditiga desa, diantaranya Desa Pangkalan, Bojen dan Kutamekar.

“Beberapa waktu lalu juga kami diundang rapat oleh Dishubkominfo Banten untuk membahas rencana pembangunan bandara itu, namun kepastiannya realiasai pembangunan belum ada,” tuturnya

Warga Butuh Jalan Mulus Bukan Pencitraan

Pandeglang – Sejumlah elemen mengatakan, pemerintah Kabupaten Pandeglang, saat ini  yang di pimpin bupati Irna dan Tanto jangan hanya melakukan pencitraan kepublik, karena warga tidak butuh dengan hal itu. Yang dibutuhkan warga saat ini adalah jalan mulus. Demikian dikatakan aktivis asal Kecamatan Sobang, Sulaeman Apandi.

“Sah-sah saja bupati dan wakil bangun pencitraan dimata publik tapi harus berimbang dong dengan kondisi dilapanganya. Jadi kalau jalanya sudah bagus, irigasinya tidak banyak yang rusak baru bangun pencitraan,” tandasnya.

Warga lainya, Romadon asal Kecamatan Angsana menuturkan, kepemimpinan Irna dan Tanto memang cukup bagus geberakanya, khususnya di media sosial banyak kegiatanya yang di publikasikan sehingga warga bisa gampang melihatnya, bupati ada dimana sedangan melakukan apa itu sangat mudah diketahui. Bahkan kata Romadon, jangan dulu ngomong smart city, bangun dulu jalan ke Cipinang, Kecamatan Angasana, Patia, Sukaresmi, Cibitung dan lainya, baru bikin kota smart city.

     

“Tetapi saat ini warga tidak terlalu butuh dengan hal itu, yang kami butuh adalah jalan bagus di pelosok, agar saat sakit gampang ke puskesmas, mudah untuk sekolah dan usaha rakyat juga lancar. Oleh karena itu saya minta bupati serius untuk pembangunan infrastruktur khususnya wilayah selatan seperti daerah angsana,”katanya.

Gas Elpiji Di Sobang Langka dan Mahal

SOBANG,- Kelangkaan serta mahalnya harga gas elpiji di kecamatan Sobang membuat resah warganya. Ditingkat pangkalan saja gas elpiji 3 kg sudah mencapai harga 22 - 24 ribu, yang seharusnya Rp.16.500,- sesuai SK Bupati Pandeglang. belum lagi ditingkat pengecer/warung, harganya bervariatif dari Rp.27.000,- sampai Rp.32.000,-

Kondisi ini sangat memberatkan bagi masyarakat apalagi ditambah berbagai harga bahan pokok yang terus merangkak naik. Seperti yang dikeluhkan Anah seorang masyarakat kecamatan Sobang : " Saya berjualan gorengan pak, keuntungannya sangat kecil dan sekarang tambah tipis karena gas elpijinya mahal ".

Netizen dari kecamatan Sobangpun banyak yang menyerbu situs web pertamina.com juga melapor melalui situs lapor.go.id seperti salah satu netizen dari sumur batu Bojen, berikut laporannya :

LAPORAN:

Yth. PT Pertamina,

Harga Gas 3kg/Melon di kamp Sumrbatu,Dsa Bojen,Kec sobang,Kab Pandeglang, Rp 25.000,00,/tabung.

Mohon ditindaklanjuti, terima kasih

Laporannya dijawab oleh PT. Pertamina sebagai berikut :

 PT Pertamina (Kementerian Badan Usaha Milik Negara)

Selamat malam, kami informasikan untuk tabung LPG 3 kg merupakan subsidi, jadi untuk harga disesuaikan dari masing masing SK kabupaten setemapt. Mohon pastikan saudara membeli di agen/pangkalan resmi kami.

Jika masih ada yang ditanyakan terkait pelayanan Pertamina, silahkan hubungi Contact Pertamina di nomor 1500 000 atau email pcc@pertamina.com terima kasih

Pengedar Sabu Di Cigeulis Diringkus

CIGEULIS,- Dalam sepekan terakhir, petugas Satuan reserse kriminal (Satreskrim) Polres Pandeglang berhasil menangkap empat tersangka narkotika jenis sabu di dua lokasi berbeda yakni di Cigeulis dan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Seorang dari empat tersangka itu Ikmaludin (23) warga Desa Cigeulis, Kecamatan Cgeulis, Pandeglang diduga sebagai pengedar.

Sedangkan tiga tersangka lainnya sebagai pemakai, Tedi Permanan (28), warga Desa Cigeulis, Kecamatan Cigeulis Pandeglang, Iwan Setiwan (33) dan Ade Mulyana warga Desa Desa/Kecamatan Panimbang. Dari tangan para tersangka, petugas menyita barang bukti 15 bungkusan kecil berisi sabu yang disimpan dalam bungkusan rokok.

Kapolres Pandeglang, AKBP Ary Satriyan didampingi Kasat Reskrim AKP Salahuddin, Kamis (4/8/2016), mengatakan, terungkapnya kasus peredaran sabu itu berawal dari tertangkapnya tersangka Tedi di Cigeulis. Dari hasil penangkapan Tedi, petugas menyita dua bungkus sabu di rumahnya.

Setelah diinterogasi, tersangka Tedi mengaku mendapatkan cairan haram itu dari salah seorang pengedar bernama Ikmaludin."Tanpa menunda waktu, petugas mengejar tersangka Ikmaludin di rumahnya. Tersangka ditangkap saat sedang berada di sebuah bengkel tak jauh dari rumahnya," kata kapolres Ary.

Dari hasil penggeledahan di tempat kejadian perkara, petugas kembali menyita 13 bungkus plastik berisi sabu. Selang beberapa jam, petugas juga berhasil menangkap dua tersangka lainnya Ade Mulyana dan Iwan Setiawan.

Bupati Irna Janji Optimalkan Keberadaan MDA

SOBANG– Bupati Irna Narulita mengatakan, untuk menjaga marwah Kota Sejuta Santri Seribu Ulama dengan mengoptimalisasikan peran Madrasah Diniah Awaliyah (MDA) yang tersebar di pelosok dan kota di Pandeglang.

---

“Selain membangun daerah dalam bentuk infrastruktur dan sumber daya manusia, saya juga bertugas untuk menjaga nilai-nilai agama yang ada di Pandeglang. Bahkan kedepan saya akan tekankan untuk siswa sekolah dasar agar bersekolah MDA karena sudah sesuai dengan perda yang sudah ada,” kata Irna dalam acara safari Ramadan, belum lama ini.

Ia menerangkan, ke depan generasi Pandeglang harus bisa memiliki ciri-ciri yang baik. Oleh karena itu harus dicetak dari sekarang dan hal ini juga menjadi tugas orang tua para generasi muda, sementara pemerintah hadir dalam mengatur regulasi kebijakannya. Bupati juga ingin ke depan siswa sekolah dasar hafal Juzama.

“Kedepan para siswa sekolah dasar harus hafal Juzama oleh karena itu peran MDA inilah yang perlu dioptimalkan agar paginya sekolah sore juga mereka belajar keagamaan. Selain itu magrib mengaji juga terus kami sosialisasikan, bahkan nanti kami akan launching progamnya,” tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Pandeglang, Muamad Amri mengatakan, keberadaan lembaga pendidikan MDA di Pandeglang jelas sudah menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas generasi muda. Karena sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 27 tahun 2007 tentang wajib belajar Madrasah Diniyah Awaliyah.

Amri mendukung kebijakan bupati sekarang yang kembali ingin konsen ngurus MDA. Beberapa tahun lalu, kata Amri, MDA diurus oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan namun untuk saat ini akan diurus oleh Kementerian Agama (Kemenag) Pandeglang. “Pengalihan pengelolaan MDA ke Kemenag diharapkan lebih optimal dan sesuai harapan bupati,” kataya

10 Tahun Jalan Sobang Rusak

Pengendara motor melintasi jalan penghubung Desa Sobang ke Kantor Kecamatan Sobang yang rusak, kemarin.

SOBANG (RS)-Warga Desa/Kecamatan Sobang mengeluhkan jalan yang menghubungkan Desa Sobang ke Kantor Kecamatan Sobang. Pasalnya jalan tersebut 10 tahun terakhir rusak parah dan belum pernah ada perbaikan. Kerusakan jalan ini sangat menghambat aktivitas warga.

---

Menurut Ujang, warga Desa Sobang, jalan menuju Kantor Kecamatan Sobang dari tahun ke tahun kondisinya tidak pernah ada perubahan. Padahal akses jalan itu menuju pusat pemerintahan Kecamatan Sobang yang sangat ramai dilalui, bahkan oleh pejabat Pemkab Pandeglang. “Kami sangat berharap ada perbaikan untuk jalan tersebut karena bagaimana pun ini sangat menganggu aktivitas warga dalam melakukan kegiatan,” , kemarin.

Kepala Desa/Kecamatan Sobang, Dulkali, membenarkan jalan yang menghubungkan atau menuju kantor kecamatan sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan ada perbaikan dari pemerintah daerah. Kalau saja pembangunan jalan itu bisa menggunakan dana desa, kata kades, pihaknya pasti sudah akan melakukan pembangunan. “Jangankan warga, saya sendiri sebagai kades jenuh melihat kondisi jalan tersebut.

Seandainya dana desa bisa digunakan untuk pembangunan jalan tersebut sudah dilakukan sejak awal. Oleh karena itu saya minta pemerintah daerah bisa segera membantu kami karena katanya bupati sekarang ingin semua jalan baik,” katanya.

Camat Sobang Dani Ramdani membenarkan bahwa jalan yang menuju kantor kecamatan dan Desa Sobang, belum pernah ada  perbaikan sampai sekarang, kurang lebih sepuluh tahun. Jalan tersebut merupakan akses warga dalam melakukan aktivitas dan masuk dalam jalan kabupaten.

“Saya sering mengajukan di musrembang kabupaten setiap tahunnya, namun sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan diperbaiki. Kadang saya juga malu sebagai camat pada masyarakat sekitar, dengan kondisi jalan ini,” katanya.

Walimurid Keluhkan Pungutan UN

PANDEGLANG – Sejmlah walimurid SDN Gombong 1, Kampung Perintis, Desa Gombong, Kecamatan Panimbang, mengaku dimintai uang Rp75 ribu oleh pihak sekolah. Uang itu sebagai biaya ujian nasional yang saat ini sedang berlangsung.
Salah seorang wali murid yang namanya enggan ditulis mengatakan, sebelum meminta iuran, pihak sekolah menggelar musyawarah dengan  wali murid di sekolah. Adapun pembahasan musyawarah adalah menetapkan biaya UN Rp75 ribu yang dirincikan untuk membeli map fail, foto, penulisan dan penandatangan ijazah. “Padahal di SD lain itu tidak ada pungutan,”, kemarin.

Sumber ini menerangkan, ia dan wali murid lainnya heran adanya pungutan biaya UN karena SD lainnya di Desa Gombong tidak ada. “Kalau mau dipungut harusnya semua sekolah karena sama-sama sedang UN,” ungkapnya.

Dihubungi melalui telpon selular, Kepala SDN Gombong I Supendi membantah kalau di sekolahnya ada pungutan biaya UN. Ia menjelaskan pihak sekolah tidak pernah meminta pada siswa. Kalau pun ada itu biasanya digagas oleh komite dan sifatnya sumbangan. “Sekarang itu sudah tidak ada pungutan. Jangankan untuk SD tingkat SLTP juga sudah gratis. Jadi tidak benar itu ada pungutan,” ungkapnya.

Menanggapi ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kecamatan Panimbang Halim mengaku tidak pernah mengarahkan sekolah untuk hal-hal tersebut, apalagi untuk UN.

“Saya tidak tahu adanya pungutan tersebut, bahkan koordinasi atau tembusan juga tidak pernah ada. Sebab kalau untuk ujian itu sudah dibiayai oleh pemerintah namanya juga UN jelas dibiayai oleh pemerintah,” katanya. (

Tokoh Panimbang Adukan Pemalsuan Sertifikat

Panimbang.-Salah seorang tokoh masyarakat Panimbang, Ali Balpas mengadukan kasus dugaan pemalsuan tanda tangan dalam pembuatan sertifikat tanah miliknya oleh salah seorang warga. Kasus tersebut saat ini sedang dalam pemeriksaan Polsek Panimbang.

Menurut informasi, pengaduan itu muncul setelah Ali Balpas mengetahui ada buku sertifikat lahan miliknya atas nama Sanariah binti (alm) Saurin yang terletak di blok Cikujang, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang yang dikeluarkan Kantor BPN Pandeglang.

Menurut Ali Balpas kepada Kabar Banten, pihaknya melaporkan kasus ini karena lahan atas nama sertifikat Sanariah itu diduga ada pemalsuan tanda tangan. Sedangkan Sanariah tidak pernah mengurus sertifikat tanah. Apalagi, pengakuannya itu dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai.
"Bukti surat pernyataan resmi Sanariah ada di saya, dan surat ini diterbitkan sebelum terbit buku sertifikat. Bukan saja Sanariah, kepala Desa Tanjung Jaya bernama Astaka juga tidak pernah menandatangani surat pernyataan permohonan sertifikat. Tetapi surat ini seolah muncul dijadikan sarat permohonan sertifikat warganya," kata Ali.

Sementara itu, Kapolsek Panimbang, AKP Pupu membenarkan ada laporan tentang pemalsuan tanda tangan terkait penerbitan sertifikat. Pihak yang melaporkan yakni pemilik lahan di blok Cikujang, Tanjung Jaya. "Tanah tersebut sebenarnya bukan di block Cikujang melainkan blok Cihideung, Desa Tanjung Jaya, Panimbang. Kasus ini masih dalam pemeriksaan oleh unit reskrim Polsek Panimbang," katanya.