Di Pandeglang, Biaya Masuk Sekolah ”Mencekik”

PANDEGLANG,- Memasuki tahun ajaran baru atau penerimaan siswa baru untuk jenjang SMP dan SMA di Kabupaten Pandeglang sangat mahal.  Tak heran jika sebagian orangtua murid yang ingin melanjutkan anaknya ke SMP dan SMA, harus menggadaikan barang ke pegadaian, termasuk pinjaman koperasi keliling demi anaknya agar bisa melanjutkan jenjang pendidikan. Salah seorang ibu rumah tangga asal Pandeglang, Wiwi mengaku, tahun ini anaknya akan melanjutkan pendidikan ke SMA. Meski jenjang SMA itu sekarang menjadi urusan provinsi, tetapi untuk biaya masuk sekolah cukup mencekik atau membebani masyarakat.

Padahal, lanjut Wiwi, undang-undang menjamin setiap warga berhak mendapatkan pendidikan layak, dan bahkan APBN telah menyisihkan bantuan keuangan sekitar 20 persen dari total APBN. Tetapi kebijakan pemerintah belum menyentuh kepentingan masyarakat. “Bayangkan untuk masuk sekolah jenjang SMA di Pandeglang biayanya mencapai jutaan rupiah atau sebesar Rp.3.000.000. Dari total biaya itu, dalihnya sebesar Rp 2.500.000 untuk dana sumbangan pembangunan, dan sisanya lain-lain untuk seragam lah, atribut dan biaya macam-macam lainnya, itu pernah saya alami ketika anak saya masuk SMK 6 Pandeglang tahun lalu” kata Wiwi kamis 20/71017.

Hal hampir sama dikatakan Ny. Epa orangtua murid lainnya yang hendak memasukkan anaknya ke SMP.  Pihaknya enggan menyebutkan nama sekolahnya, namun untuk masuk ke sekolah itu pendaftaran memang tidak dipungut biaya. Tetapi ada pungutan partisipasi senilai Rp 500.000. “Sesungguhnya uang itu besar bagi kami warga yang lemah ekonominya. Tapi apa boleh buat demi anak bisa melanjutkan sekolah. Soal Kartu Indonesia Pintar, kartu itu tidak berlaku, karena pada praktiknya masih saja ada biaya dengan dalih bermacam-macam. Padahal, kami pun tahu ada namanya dana BOS, ya dana itu seharusnya tidak lagi membebani biaya sekolah ke orang tua murid. Disinilah perlu ada turun tangan pemerintah, agar masyarakat bisa mendapatkan pendidikan dengan nyaman, dengan gratis,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Salman Sunardi mengatakan, terkait biaya pendaftaran masuk sekolah jenjang SMA bukan kewenangan pemerintah kabupaten. Karena untuk jejang SMA itu sudah menjadi kewenangan Pemprov Banten. “Ya, persoalan penerimaan siswa baru jenjang SMA itu kewenangan provinsi,” ujar Salman.

Sementara soal keluhan biaya sekolah mahal di Pandeglang itu adalah urusan pihak komite sekolah, dan biasanya ada komunikasi antara orangtua murid dengan pihak komite. “Kalau soal biaya masuk sekolah jenjang SMP itu kewenangan kabupaten, tetapi tentang partisipasi mah mungkin udah ada komunikasi dengan pihak komite. Dan hal-hal yang menyangkut itu mah ada kewenangan sekolah dan tidak ada laporan ke dinas pendidikan,” tuturnya.
Sementara itu, anggota DPRD Pandeglang, H. Tjetjep Munadjat prihatin dengan masih adanya keluhan warga yang memasukkan anaknya ke jenjang pendidikan SMP di Pandeglang masih terjadi pungutan biaya. “Kami kecewa, padahal untuk SD dan SMP itu gratis, tidak boleh ada pungutan apapun. Soal biaya masuk SMA itu urusan provinsi. Persoalan ini harus ada ikut campur pemerintah agar biaya sekolah tidak mencekik masyarakat,” katanya.

Jalan Sobang Ciseuket Banyak Yang Berlubang

SOBANG, (KB).- Sepanjang 4 kilometer jalan raya Sobang-Ciseuket kondisinya rusak dan banyak badan jalannya yang ambles dan berlubang. Kondisi jalan rusak itu rentan membahayakan pengendara yang melalui jalur tersebut, sehingga tak heran di jalan itu sering terjadi kecelakaan.
Salah seorang warga Kecamatan Sobang, Sarnadi membenarkan jalan raya Sobang-Ciseuket rusak. Apalagi jalan tersebut sudah dua tahun tidak ada perbaikan, padahal jalan ini adalah akses utama menghubungkan Kecamatan Sobang menuju Kecamatan Cigelis.
”Jalan ini memang statusnya jalan provinsi. Untuk itu, kami warga Sobang berharap ada perbaikan . Warga khawatir dengan kondisi jalan rusak penuh lubang ini, hampir setiap hari ada aja yang kecelakaan, terutama kendaraan roda dua.” kata Sarnadi.
Hal hampir senada dikatakan oleh Ade Ramadan warga Kawung, Kecamatan Sobang. Ia mengatakan, kondisi jalur jalan yang lurus sehingga membuat pengendara melaju dengan kecepatan tinggi.
”jalan ini mulai dari Ciseuket sampai Sobang lurus, sehingga para pengendara roda dua suka kenceng, tapi mereka kadang tidak sadar terjerembab ke lubang, dan akhirnya jatuh,” tuturnya.

segera mendapatkan perbaikan

Pihaknya berharap agar pemerintah untuk segera melakukan perbaikan, agar tidak memakan korban jiwa. ”Kami minta pemerintah segera melakukan perbaikan jalan dengan cara menambal jalan ini sebelum lebaran. Saya yakin kalau tidak ada perbaikan akan banyak memakan korban kecelakaan,” ucapnya.
Sementara itu camat Sobang Atep Purnama mengatakan, jalan tersebut menjadi kewenangan provinsi. Untuk itu, pihaknya akan segera menyampaikan kepada pihak terkait, agar jalan rusak tersebut segera mendapatkan perbaikan. ”Kita akan sampaikan kepada dinas kabupaten, agar nanti bisa ditindaklanjuti ke tingkat provinsi. Karena memang jalan tersebut membutuhkan perbaikan segera, dan saya juga selalu mendapatkan aduan dari masyarakat agar bisa menyampaikan untuk dilakukan perbaikan,” ucapnya

Keluarga Korban Tenggelam Butuh Bantuan Pemerintah

KELUARGA korban tenggelam, semenjak ditinggalkan Masroni (35) warga Kampung Solodengen RT 04/011, Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, saat ini sangat membutuhkan bantuan. Mereka mendambakan uluran tangan para dermawan. Sebab, korban meninggalkan seorang istri yang bernama Siti Suminah (32) dan dua orang anak yang bernama Rawinta (14) dan Panji Saputra (5).
Sejak sepeninggalan Masroni, nampak raut duka yang dalam masih terlihat dalam wajah istri dan dua anak korban. Apalagi korban terbilang keluarga tidak mampu, sebab mereka tinggal di gubuk yang tidak layak huni dengan tempat numpang di tanah orang. Rumah yang mereka tempati bilik bambu beratapkan rumpia dan lantainya tanah. Ini menampakkan ketidakmampuan keluarga tersebut yang hidup di bawah garis kemiskinan, mencari kerang hijau di sungai dan kerja serabutan yang dilakukan almarhum Masroni untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tetapi, saat ini tulang punggung keluarga tersebut sudah tidak ada pergi untuk selama-lamanya.

Siti Suminah ketika ditemui di rumah duka beserta kedua anaknya merasa kehilangan sekali dengan kepergian suami untuk selamanya, karena almarhum meninggalkan dua anak yang masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang seorang bapak. Menurutnya, penghasilan mencari kerang hijau yang dilakukann suaminya tersebut Rp 20.000 dan paling besar Rp 50.000 dalam satu hari. Bahkan menurutnya, kadang tidak ada hasil kalau air laut pasang atau kondisi air sungai banjir karena tidak bisa nyari kerang hijau.

”Saya merasa kehilangan sekali dan merasa sedih, karena dia adalah tumpuan kami beserta kedua anak saya. Anak saya yang pertama hanya lulus Sekolah Dasar. Pernah sekolah di SMP tapi cuma sampai kelas satu karena faktor biaya anak saya berhenti, dan sekarang nganggur. Dan anak kedua masih kecil baru berumur 5 tahun, dan masih membutuhkan biaya, tetapi sekarang harus kepada siapa kami bertumpu,” kata Siti, Senin (19/6/2017).
Menurut Siti, dengan tidak ada suaminya anaknya yang kecil tersebut suka memanggil-manggil bapaknya. Akibatnya membuat terharu dan menangis bertiga. Apalagi katanya, sebelum kejadian pada malamnya ada firasat yang bermimpi kalau suaminya minta dipeluk dan dicium. Dan dalam mimpi tersebut suaminya pamit dan terlihat mengemasi pakaiannya, bahkan ia juga berpesan dalam mimpi.

”Mah kamu jangan sedih ya jaga anak anak, aku mau pergi,” ucap Suminah menirukan ucapan suaminya sambil menangis memeluk anaknya yang masih kecil.
Ia mengatakan, suaminya mempunyai rencana ingin merehab rumah yang sudah pada bocor tapi sekarang tinggal kenangan. Sementara Rusyadi, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Panimbang mengatakan, pihaknya berjanji akan mengajukan ke Pemerintah agar korban bisa mendapatkan bantuan. Hal senada dikatakan Kepala Desa Panimbangjaya, Mulyadi. Ia mengatakan, pihak desa dan kecamatan akan membantu mengajukan permohonan bantuan ke Pemkab agar keluarga korban tersebut mendapatkan bantuan dari pemerintah. “Di hari kejadian, kami sudah memberikan bantuan alakadarnya seperti mi instan untuk keluarga korban,” tuturnya.

Camat Diminta Aktif Pantau Harga Sembako

PANDEGLANG – Seluruh camat di Kabupaten Pandeglang diinstruksikan untuk aktif melakukan pemantauan harga pangan maupun sembako selama bulan Ramadan. Hal ini dilakukan agar tidak ada pedagang yang berani menaikkan harga sepihak karena akan memberatkan masyarakat.

---

Instruksi ini disampaikan langsung Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban. Kata Tanto, seluruh camat agar rutin memonitoring harga bahan pokok di pasar dan disesuaikan dengan harga pasaran yang ditetapkan Kementerian Perdagangan. Kontroling itu penting untuk memastikan bahwa kenaikan harga saat bulan Ramadan tidak melebihi dari ketentuan pemerintah.

“Agar tidak ada pedagang yang menaikkan harga dengan seenaknya, saya sudah sampaikan ke seluruh camat untuk turun memeriksa harga bahan pokok di pasaran,” kata Tanto
Selain memantau harga, para camat beserta kepala desa juga harus melakukan pemantauan terhadap distribusi bahan pokok karena tidak dapat dipungkiri menjelang Idul Fitri nanti kebutuhan pangan akan semakin meningkat dan jadi celah bagi oknum yang ingin mengambil untung lebih dengan cara-cara yang melanggar hukum. “Memang persoalan ini perlu diantisipasi agar masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.

Tanto menjelaskan, guna menstabilkan harga pokok dan pangan di pasar, pemerintah daerah akan bekerja sama dengan Bulog Sub Divre Lebak-Pandeglang untuk melakukan operasi pasar. “Operasi pasar murah ini bisa dilakukan pada pekan ketiga bulan puasa. Dimana pada moment itu dianggap sebagai waktu yang rawan permainan harga oleh pedagang dan biasanya ada lonjakan harga yang tidak sesuai standar dari pemerintah,” paparnya.

Sementara itu, Camat Panimbang Suaedi Kurdiatna mengatakan, sesuai dengan instruksi yang diminta Wakil Bupati Pandeglang pihaknya akan segera melakukan pengawasan bersama jajarannya terhadap harga bahan pokok maupun pangan yang dijual di pasaran. “Sesuai dengan instuksi saat ini kami terus melakukan pemantauan harga. Apalagi untuk harga sembako maupun pangan di Pasar Panimbang juga masih stabil,” terangnya.

Rangkap Jabatan, Sekdes Tarumanagara Di Ganti

PANDEGLANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang mengintruksikan Kecamatan Cigeulis untuk segera melakukan seleksi ulang terhadap jabatan sekretaris desa (sekdes) Tarumanagara. Soalnya, jabatan sekdes yang saat ini diemban oleh Didi Umaidi yang merangkap jabatan sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sudah berbenturan dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tantang aparatur desa.

---

Kepala DPMPD Taufik Hidayat mengatakan, sudah mendapatkan laporan terkait dengan sekdes Tarumanagara yang merangkap jabatan menjadi TKSK. Bahkan, Taufik mengaku memberikan teguran kepada desa yang bersangkutan untuk segera melakukan proses pemilihan ulang. “Sudah kami tindak lanjuti dan jabatan sekdes Tarumanagara akan ada pemilihan ulang karena kemarin kita sudah bertemu,” kata Taufik kepada Banten Raya ditemui di kantornya, Kamis (27/4).

Dijelaskan Taufik, persoalan yang terjadi di Desa Tarumanagara tersebut memang berbenturan dengan peraturan sehingga harus segera adanya pergantian. “Sebetulnya menyalahi aturan, makanya harus ada pemilihan lagi. Kalau untuk sanksi tidak ada karena menjadi TKSK bukan PNS (pegawai negeri sipil) melainkan hanya tenaga pekerja relawan,” jelasnya.

Camat Cigeulis Suntama membenarkan, Desa Tarumanagara akan segera adanya seleksi ulang untuk mengisi ke kosongan jabatan sekdes sehingga diharapkan roda pemerintahan yang ada di desa bisa segera berjalan sesuai dengan aturan.

“Kalau waktunya kapan secepatnya seleksi ulang itu akan kami laksanakan sesuai dengan intruksi dari DPMPD. Kalau untuk surat pengunduran diri terhadap sekdes yang lama kami belum menerimanya, namun akan segera ditanyakan kepada desa bersangkutan,” paparnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Pandeglang Aminudin mengatakan, persoalan adanya sekdes yang merangkap jabatan tersebut harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah karena jangan sampai aparatur desa tidak konsisten terhadap pekerjaan yang diembannya.

“Saya minta dinas terkait untuk bisa lebih mengawasi rekruitmen aparatur desa yang akan datang karena jangan sampai kejadian seperti itu terulang kembali. Saya harap proses seleksi kabatan sekdes Tarumanagara bisa berjalan sesuai dengan harapan,” tegasnya.

Realisasi Dana Desa Harus Dipajang di Baliho

PANDEGLANG (RS),- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, mewajibkan desa untuk memasang baliho yang menjelaskan tentang realisasi dana desa. Ini untuk mencegah fitnah dan sebagai bentuk tanggung jawab moral.
"Setiap desa wajib menempelkan minimal baliho, yang isinya penggunaan realisasi dana desa., jika tidak melakukan itu, bapak-bapak (Kepala Desa) mungkin bisa berurusan dengan penegak hukum," ujar dia dalam keterangan pers yang diterima, Senin 24/4

Eko juga mengingatkan, dana desa tidak boleh dikelola yayasan dan hanya boleh dikelola oleh desa melalui musyawarah desa. Jika dikelola yayasan, berisiko digunakan untuk kepentingan individu. Ia menegaskan, kalau dikelola oleh individu, maka bisa berurusan dengan hukum.
"Bukan berarti yayasan tidak bisa dibantu. Bisa dibantu lewat BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Karena kalau pembelian aset, harus atas nama desa," terang dia.

Menurut pantauan RS dilapangan belum satupun Desa di Kecamatan Sobang yang melakukan kewajiban transfaransi dana desa tersebut. Tak satupun baliho Anggaran dana desa yang terpangpang didepan balai desa ataupun tempat - tempat strategis lainnya, Ketika mencoba menanyakan ke beberapa staf desa alasannya tidak seragam, ada yang beralasan anggarannya belum beres disusun, belum di intruksikan oleh kepala desa, belum koordinasi dengan BPD dan lain - lain. Padahal anggaran dana desa dengan berbagai aturannya yang mengikat sudah berlangsung 2 tahun ini.

Bandara Sobang Akan di Bangun di Atas lahan Hutan Jati Perhutani

PANDEGLANG (RS),-  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang memastikan bahwa pembangunan bandara Banten Selatan (Bansel) atau yang kerap disebut Bandara Panimbang yang kemungkinan jadi Bandara Sobang karena pindah lokasi lahan, akan tetap berjalan sesuai rencana. Bandara itu akan dibangun di atas lahan 1.500 hektar milik Perhutani.
Sebelumnya Kementrian Perhubungan (Kemenhub) berencana akan mencoretnya dari proyek strategis nasional karena ketersediaan lahan yang belum juga tersedia.

"Menhub sempat mengusulkan agar (Bandar) Bansel dikeluarkan dari proyek strategis nasional dengan alasan ketiadaan lahan. Padahal Pemkab (Pandeglang) berusaha untuk memfasilitasi," kata Kurnia Satriawan, kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang.
Kurnia juga mengakui bandara tersebut sempat dapat penolakan dan membuat Pemkab Pandeglang mencari cara agar proyek tersbeut terus berjalan. Karena bandara itu diyakini akan mendongrak perekonomian.

Hal itu membuat Bupati Pandeglang, Irna Narulita, bergerak cepat dengan menemui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) guna mendapatkan ijin pemanfaatan lahan Perum Perhutani yang memiliki luas 11 ribu hektar.
"Kita mencoba cari solusi dengan berusaha menggunakan lahan dari Perhutani. Ternyata hal itu disetujui oleh Kementerian LHK. Total lahan perhutani yang disetujui untuk Bansel sekitar 11.000 hektar, sedangkan yang kita manfaatkan hanya 1.500 hektar," terangnya.
Dari lahan seluas 1.500 hektar itu, 540 hektar digunakan sebagai landasan, sedangkan sisanya untuk membangun fasilitas penunjang lainnya.

Rencana pembangunan Bandara Panimbang ini telah dirancang sejak tahun 2010. Sedangkan Pemkab Pandeglang meminta Bandara Bansel tidak dijadikan bandara khusus untuk pesawat tertentu. Namun bandara umum yang mampu menopang Bandara Soekarno-Hatta maupun Halim Perdanakusumah.
"Kami meminta agar Pembangunan Bansel sebagai bandara umum, bukan bandara khusus sebagai penopang Bandara Soekarno Hatta," tegasnya.

Jadwal Pertandingan Perserang di LIGA 2 2017

SERANG,- PT Liga Indonesia Baru (LIB) telah menerbitkan draf jadwal kompetisi Liga 2 2017. Draf jadwal diterbitkan pada Senin 10 April 2017, dan sudah dikirimkan kepada 61 klub peserta kompetisi.

Jadwal Pertandingan Perserang Liga 2 2017.

Melalui draf jadwal ini setiap klub diharapkan memberi masukan kepada PT LIB sebagai penyelenggara kompetisi. Nantinya masukan dari klub akan dibahas untuk menentukan perlu atau tidaknya draf jadwal dirombak atau tidak.
Kompetisi Liga 2 dibagi ke dalam 8 grup. Tersebar dari Aceh sampai Papua. Liga 2 memperebutkan tiga tiket promosi ke Liga 1 2018.
Sedangkan untuk yang terdegradasi terbilang banyak. Hal itu karena akan diadakan kompetisi Liga 3 untuk mereduksi jumlah peserta Liga 2 2018 menjadi 24 tim.
INI JADWAL LENGKAP PUTARAN PERTAMA

PERSERANG   vs  Cilegon United
Sabtu  22  April 2017   pukul  16:00    di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang

PERSIKA    vs PERSERANG
Sabtu    29 April 2017    pukul 16:00    di Stadion Singaperbangsa Karawang

PERSIKAD    vs PERSERANG
Sabtu    06 Mei 2017    16:00    di Stadion Merpati Depok.

PERSERANG  vs  PERSIKABO
Sabtu     13 Mei 2017    pukul 16:00    di Stadion Maulana Yusuf Ciceri Kota Serang.

Lampung Sakti   vs  PERSERANG
Sabtu    20 Mei 2017    pukul 16:00    di Stadion Pkor Way Halim.

PERSERANG  vs   PS Bengkulu
Minggu 09 Juli 2017    16:00    di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang

PERSITA   vs  PERSERANG
Minggu  16 Juli 2017    pukul 15:00   di stadion Maulana Yusuf Ciceri Kota Serang.

Panen Raya Kabupaten Pandeglang Petani Malah Merugi

PANDEGLANG – Musim  panen di Kabupaten Pandeglang saat ini ternyata hanya dinikmati kaum elite saja. Sementara para petani menjerit,lantaran biaya untuk produksi lebih tinggi dari keuntungan hasil panen.Dan juga karena kurang nya fasilitas dari pemerintah .

Ketua PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pandeglang  Nurman menyampaikan, sebagai kaum pergerakan sangat kaget sekali dengan ramainya di media sosial terkait panen raya kabupaten pandeglang. Namun pada kenyataannya para petani merugi.
“Kami menduga ramainya di media sosial hanyalah permainan para oknum saja. Karenanya masyarakat kabupaten pandeglang mengeluh persoalan panen tahun ini. Lantaran padi yang di panen dibeli murah oleh pengusaha. Hal ini menurur para pengusaha diakibatkan karena padi yang diperoleh masyarakat tidak sesuai dengan kriteria padi unggul,” kata Nurman.
Sedangkan, lanjut Nurman, pembelian pupuk dan obat-obatan sangat lah mahal yang dibeli masyarakat. Seperti yang dirasakan oleh petani di Kecamatan Sobang, Pandeglang.
“Program pemerintah sebenarnya mengarah kemana?  Sedangkan masyarakat menerima program sama saja dengan harga dipasaran,”  tanya Nurman.

Sementara, Sekretaris PC IMM Pandeglang Ahmad Fauzi mengatakan program pemerintah kabupaten pandeglang terkait pengadaan alat-alat pertanian yang turun kepada kelompok tani tidaklah sesuai dengan kebutuhan petani padi di kabupaten pandeglang.
“Lantaran alat-alat pertanian tersebut adalah alat panen jagung. Sedangkan di kabupaten pandeglang ini mayoritas petani padi. Apa manfaatnya mesin panen jagung tersebut untuk para petani padi,” tegas Fauzi.

Kejari Diminta Buktikan Penyelewengan Dana Desa

PANDEGLANG,
Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang diminta untuk membuktikan penyelewengan dana desa (DD) di Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2016. Sebab, dengan adanya dugaan penyelewengan tersebut, telah merugikan negara dan masyarakat. Pemerhati kebijakan pembangunan Kabupaten Pandeglang, Eman Suyaman menyambut baik langkah Kejari yang akan mengusut 10 desa. Akan tetapi, pihaknya berharap agar Kejari membuktikan langkah tersebut. "Sehingga, ada yang mempertanggungjawabkannya sampai ke meja pengadilan. Seperti kita ketahui, aroma bau amis penyelewengan dana desa sudah tercium oleh masyarakat secara luas. Untuk membuktikan kepercayaan sebagai penegak hukum kepada masyarakat, kejari harus dengan tuntas mengusutnya," kata Eman, Senin (6/3/2017).

Menurut Eman, Kabupaten Pandeglang mendapatkan anggaran DD 2016 dari pusat sebanyak Rp 205,5 miliar untuk 326 desa. Dengan anggaran yang nilainya cukup besar tersebut, menurut dia, celah penyelewengan sangat terbuka lebar. "Apalagi, lemahnya sisi pengawasan dan administrasi. Hal tersebut dapat kita lihat dari sisi pengajuan, hinggga program pembangunan infrastruktur yang seragam (jalan lingkungan paving blok) dan pelaporan hasil pembangunan yang copy paste. Semuanya tanpa perencanaan yang matang dan konsultan untuk menentukan nilai atau prioritas pembangunan," tuturnya.

Selain itu, kata Eman, modus penyelewengan dana desa dinilai mudah melalui empat modus operandi. Dengan pengurangan upah pekerja, pembuatan desain rencana anggaran biaya, penggelembungan harga bahan bangunan dan manipulasi ongkos angkut, serta belanja barang yang tidak sesuai spesifikasi. "Biasanya modusnya ada empat faktor, yaitu menawarkan HOK yang jauh lebih rendah dari DRAB kepada masyarakat, dengan pembuatan Desain RAB Siluman. Yang artinya desain RAB beda dengan yang dipakai untuk dasar APBDes. Aparat desa melakukan persediaan material terlebih dulu. Setelah persediaan terkumpul, lalu berupaya menyusun RKPDes dengan kegiatan pembangunan infrastruktur sesuai dengan persediaan tersebut," ucapnya

Sudah 3 Hari Kabel Listrik Terlepas Mengganggu Aktivitas Warga

SOBANG,- Warga desa Pangkalan Kecamatan Sobang diharuskan berhati hati jika melintas di Jalan Lebe Mansur blok Golat dikarenakan dititik 100 meter dari jalan raya.Sejak hari Rabu malam tanggal 8 februari 2017 terdapat kabel listrik sentral yang terlebas dalam kondisi lecet dan terjuntai kejalan, kondisi ini dikarenakan kabel tersebut tertimpa pohon albasia yang tumbang.Selain kabel sentral kabel yang tersambung ke kwh empat rumah wargapun ikut melintang dijalan dan ini sangat membahayakan pengguna jalan.

Kondisi ini diresahkan oleh warga setempat, salah satunya Taskam (60 thn), " kabel itu terlepas sudah 4 hari tapi dari pihak PLN belum ada perbaikan, kabel ke rumah sayapun itu jatuh dan saya kawatir keluarga saya kesetrum karena kabel selalu basah terkena air apalagi kemarin kabel sempat terendam banjir."

Sementara Yudi ketua Rt setempat mengatakan bahwa pihaknya sudah melaporkan kejadian ini ke PLN dan pihak kecamatan, tetapi sampai hari ini belum ada tindak lanjutnya, warga hanya bisa memotong pohon yang tumbang saja, agar tidak menghalangi penjalan kaki.
Sedangkan tim perbaikan PLN Kardani tidak dapat dimintai keterangannya, Hanphonenya tidak aktif ketika dihubungi. Semoga PLN segera merespon kondisi ini karena ini sangat membahayakan keselamatan warga masyarakat.

Siswa SD di Labuan, Pagi Sekolah Siang Jadi Pemulung

Pandeglang – Hidup memang keras namun harus dipertahanan seperti yang dilakukan dua bocah sekolah dasar Rijal dan Wadil warga Kampung Kanyere, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan. Untuk memenuhi kebutuhanya, dua bocah itu terpakasa harus menghapus waktu masa-masa bermainya, pasalnya pagi kedua bocah itu sekolah dan siang menjadi pemulung.

Kegiatan itu terpaksa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, karena kedua orang tua bocah tersebut pekerjaanya hanya buruh serabutan. Uang yang didapat hasil penjualan barang bekas itu untuk membantu orang tuanya dan buat jajan sekolah. Bocah yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar itu, mengaku sudah satu tahun lebih melakukan hal tersebut.

Wadil,  mengaku menjadi pemulung ia lakukan setelah pulang sekolah,  kalau pagi kami berangkat ke sekolah sampai jam 12 siang, kemudian jam 13,00 dia bersama Rijal,  berangkat menjadi pemulung dengan membawa karung kedua bocah itu keliling di sekitar Pasar Labuan untuk mencari barang bekas. Lalu di kumpulkan setelah terkumpul banyak baru dijual ke pengepul yang berada di wilayah Labuan.

"Saya lakukan ini untuk membantu ekonomi keluarga,  bapa kerja serabutan.  Harusnya memang bermain dengan anak-anak lainya tapi bagaimana lagi saya ingin membantu orang tua meski hasilnya tidak seberapa yang penting cukup buat jajan di sekolah," ungkapnya dengan nada polos.

Hal yang sama di ungkapkan oleh Rijal, menjadi pemulung karena alasan ekonomi, dia mengaku tidak mau menjadi beban kedua orang tuanya,  minimal uang jajan sekolahnya tidak harus minta.

"Cape sih tapi saya butuh, kalau ga begini dari mana uang jajan untuk sekolah. Dari pada pulang sekolah main ga karuhan mendingan begini, sambil main aja cari barang bekas lumayan pa dapat Rp 10, sampai 15 Ribu juga  bisa meringankan beban orang tua," ujarnya.

Belasan Kepala Desa Datangi Kantor PWI Pandeglang

Pandeglang - Sejumlah kepala desa dari delapan Kecamatan yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), mendatangi Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pandeglang. Kedatangan para kepala desa tersebut selain untuk bersilaturahmi dengan para wartawan kepala Desa tersebut ngadu terkait maraknya pemerasan yang dilakukan oknum wartawan dari surat kabar yang sangat tidak jelas.

Lukman nulhakim kepala desa cikiruh wetan yang juga koordinator wilayah empat APDESi yang membawahi delapan kecamatan yakni kecamatan cibaliung, Kecamatan cibitung, Kecamatan cigeulis, Kecamatan cikeusik, Kecamatan cimanggu, Kecamatan sumur, Kecamatan panimbang dan kecamatan sobang menuturkan bahwa Tujuan kedatangannya adalah  selain untuk bersilaturahmi dengan para anggota PWI di kabupaten pandeglang juga mengadukan bahwa banyak yang mengaku oknum wartawan dan kerap memeras para kepala desa di wilayahnya dengan berbagai alasan dan menakut-nakuti mereka.

"Kedatangan kami adalah selain bersilaturahmi kita juga untuk mengadu karena banyak yang mengatasnamakan wartawan datang pada kami dan memeras kami" ujar mantan wartawan Banten Express tersebut.

Lukman menambahkan bahwa kedatangannya adalah untuk bagaimana caranya membedakan antara wartawan yang berkompeten dan wartawan ngorek, sehingga para kepala desa di wilayahnya dapat membedakannya.

Pembina Persatuan Wartawan Indonesia Pandeglang, Tb Turmahdi mengaku sangat senang dengan ke datang para kepala desa yang berasal dari delapan Kecamatan ia merasa sangat miris dengan adanya oknum wartawan karena sudah mencoreng nama baik wartawan. Pembina PWI menjelaskan bahwa Wartawan yang masuk dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia saat ini adalah wartawan yang sudah mempunyai kompetensi dan sudah melalui standar kompetensi.

"Kami sangat senang bisa bersilaturahmi dengan para kepala desa di kantor kami, wartawan saat ini harus mengikuti standar kompetensi yang ditetapkan oleh Dewan Pers, dan wartawan yang kredibel harus mempunyai tiga kartu yang wajib di milik oleh wartawan," ujar wartawan senior tersebut.

Hampir Setahun Cibaliung Byar Pet, PLN Di Demo

Labuan– Sedikitnya sekitar 30 massa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Cibaliung (Kumaung) berunjukrasa di PLN Rayon Labuan dan Gardu induk Caringin, Pandeglang, Selasa (20/12/2016). Aksi m

ereka terkait darurat listrik di Cibaliung yang hampir menginjak 11 bulan.

Kordinator aksi. A Haetami mengatakan, persoalan mengenai mati lampu di wilayah Cibaliung (zona 6) Kabupaten Pandeglang sudah terjadi dari semenjak 10 bulan yang lalu bahkan hampir 11 bulan dalam keadaan cuaca sedang baik ataupun buruk.
“Persoalan tersebut menimbulkan keresahan dan kekecewaan dari masyarakat terhadap PLN selaku penyelenggara dalam penyediaan aliran tenaga listrik. Keresahan itu timbul karena banyak kerugian yang diterima oleh masyarakat dari mulai aktivitas bekerja, urusan rumah tangga, kegiatan belajar – mengajar, penerangan dimalam hari dan mengakibatkan cepat rusaknya barang elektronik jika dalam tegangan listrik rendah, ” kata Haetami.

Haetami menjelaskan, kalau kita mengingat pembangkit listrik di Provinsi Banten, setidaknya terdapat 4 diantaranya PTLU Suralaya, PLTGU Cilegon, PLTU Lontar Tangerang dan PLTU Labuan yang posisinya berada di Kabupaten Pandeglang.
“Tapi nyatanya ke 4 pembangkit listrik tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat khususnya di wilayah Cibaliung (zona 6) Kabupaten Pandeglang,”tegasnya.
Bahkan, ungkapnya, berdasarkan temuan dilapangan, ternyata pasokan aliran listrik yang di suplay ke wilayah Cibaliung sangatlah minim.

“Terbukti dengan ditemukannya kuota yang minim seperti di Gardu listrik Cibaliung hanya sampai pada angka 200 Volt, di Gardu listrik Desa Waringin Kurung hanya sampai angka 180 Volt,” ungkapnya.
Harusnya , sambung dia, masing-masing Gardu kapasitasnya di angka 300 Volt. Ternyata hal itu diakibatkan oleh presentasi pembagian aliran listrik lebih besar ke industri-industri dari pada untuk masyarakat. Untuk industri sebanyak 60%, masyarakat 25% sedangkan sarana umum 15% meski untuk wilayah Cibaliung minim akan penerangan jalan, hal ini yang mengakibatkan seringnya terjadi mati lampu di wilayah Cibaliung.
“Kebijakan tersebut jelas bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 bahwa penyediaan tenaga listrik dipergunakan sebanyak-banyak nya untuk kemakmuran rakyat dan bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 1 mengenai tujuan dibangunnya pembangkit listrik adalah untuk kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Oleh karena itu, ketika aliran listrik dimonopoli oleh industri-industri dan sarana atau fasilitas yang kurang baik, maka jelas pihak PLN telah melanggar perundang-undangan.
“Maka dari itu kami dari Kumaung menuntut,Selesaikan persoalan mati lampu di Wilayah Cibaliung (zona 6) Kabupaten Pandeglang Kurangi pasokan listrik untuk industri dan maksimalkan pasokan listrik untuk masyarakat, ” tukasnya.

Jalan Cibitung Masih Seperti Kubangan Badak

CIBITUNG,- Warga Kampung Cipinang Ciluluk Mantiung, Desa Cikiruh, Kecamatan Cibitung, menilai kinerja Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban yang hampir satu tahun ini, belum membawa perubahan khususnya disektor Infrastrukur jalan hal itu terbukti masih adanya jalan yang mirip kubangan kerbau.

Masdi, Warga Desa Cikiruh, Kecamatan Cibitung menilai kinerja Irna Narulita yang sudah hampir satu tahun memimpin Pandeglang tidak sama sekali membawa perubahan yang berarti bagi perbaikan insfrastruktur jalan yang ada di Kecamatan Cibitung. Karena jika melihat pembangunan didaerah lain yang dekat dengan kantor bupati terus dibangun.

"Irna dan Tanto, sudah hampir satu tahun, soalnya jalan di Cibitung ini tidak juga diperbaiki seperti daerah lain," ujarnya

Warga lainnya, Dede menuturkan Kecamatan Cibitung juga merasa kecewa dengan masa kepemimpinan Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban belum bisa mewujudkan Visi Misi yang dulu ditawarkan kepada masyarakat di desanya, Namun setelah terpilih maka janji-janji tersebut seakan lupa dimakan waktu.

"Mungkin sudah lupa kali ya sama visi dan misi pada masa kampanye, kami harap Bupati segera mengutamakan perbaikan jalan di Cibitung ini," ujarnya.

Pungli Bantuan Jamsosratu Mencuat

PAGELARAN,- Dugaan pungutan liar (pungli) terhadap bantuan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) di Desa Montor, Kecamatan Pagelaran mencuat. Sebab, rumah tangga sasaran (RTS) di wilayah tersebut hanya menerima Rp550.000 atau dipotong Rp150.000 dari total bantuan senilai Rp 700.000 per RTS. Warga Desa Montor, Kecamatan Pagelaran yang enggan disebutkan namanya mengatakan, pungutan tersebut telah membebani pihaknya.“Bagi kami pak uang Rp150 ribu sangat berarti, karena itu bisa untuk sekolah anak dan makan. Sebab, penghasilan suami saya tidak menentu, karena bekerja serabutan,” katanya, yang ditemui di rumahnya, Jumat (9/12/2016).

Ibu tiga anak tersebut mengatakan, pemotongan tersebut dilakukan sejak tahun 2014. Alasannya, untuk tabungan. Namun, selama ini tabungan tersebut tidak pernah dibagikan. “Ketika kami tanyakan katanya untuk tabungan, yang disimpan di kantor pos. Kalau itu tabungan, harusnya kan dibagikan. Tapi sampai saat ini, tidak pernah ada kejelasan, bahkan sebelumnya dipotong sekitar Rp170,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Desa Montor, Kecamatan Pagelaran, Achmad membantah adanya pungli dalam bantuan Jamsosratu. Namun, dia menjelaskan pemotongan bantuan hanya untuk pembelian materai dan ongkos pengambilan ke kantor pos.“Saya tidak ikut campur kalau soal itu. Namun yang jelas, pemotongan tersebut untuk tabungan dan pembelian materai sebanyak tiga lembar,”kata Achmad.

Sementara, itu Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Pandeglang, Iing Andri Supriadi, menyayangkan pungli terhadap bantuan Jamsosratu. Sebab, menurut dia, seharusnya potongan apapun karena bantuan tersebut untuk membantu orang miskin.“Jelas ini bentuk pelanggaran penyaluran bantuan. Padahal, saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pembersihan aparat pemerintah dari tindakan pungli,” jelasnya. Untuk itu, kata Iing, pihaknya berjanji akan melakukan klarifikasi terkait dugaan pungli tersebut. Apalagi, pemotongan bantuan tersebut mencapi Rp150 ribu.“Nanti kkami tindak lanjuti, dan menyampaikan kepada pemerintah daerah. Sebab, kalau ini dibiarkan, masyarakat akan terus dirugikan,” ujarnya.

Batik Cikadu Dipopulerkan

PANDEGLANG – Lomba merias wajah yang disatukan dengan kegiatan fashion show menggunakan busana batik Cikadu Tanjung Lesung digelar ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pandeglang di Pendopo Pandeglang, Rabu (7/12). Kegiatan ini berhasil menarik perhatian dan decak kagum pengunjung.

---

Ketua DWP Pandeglang, Neng Eha Ferry Hasanudin mengatakan, kegiatan lomba merias wajah dan fashion show menggunakan batik Cikadu ini bertujuan untuk mengajak para ibu-ibu untuk lebih kreatif dan membantu untuk bisa tampil lebih baik dalam memiliki kemampuan merias wajah dan berbusana.

“Kegiatan itu juga dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT DWP ke-17, apalagi merias wajah adalah kebiasaan kaum wanita umumnya agar terlihat cantik hususnya oleh suami. Nah untuk itu dalam tata rias ini semuanya diikuti oleh perwakilan dari tiap SKPD,” kata Neng, ditemui di sela-sela acara.

Neng Eha juga berharap kepengurusan DPW kedepan bisa lebih kompak lagi. Sebab kata Neng, DWP memiliki peran penting terutama untuk menjaga kekompakan dan kerukunan istri dan semuai. “DWP juga harus mampu eksis di bidang-bidang sosial dalam rangka membantu tugas-tugas Pemda dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu juri dalam kegiatan itu, Rita Indraswari mengatakan, pihaknya akan menilai perlombaan ini dengan tiga kategori diantaranya keserasian busana, body language dan chatwalk. Akan tetapi kata Rita, peserta yang ikut lomba sudah cukup bagus dalam melakukan tata rias. “Dari keseluruhan busana yang digunakan cukup bagus,” ujarnya.

Dari perlombaan tata rias itu yang menjadi juara pertama diraih oleh perwakilan Diskominfo, kedua diraih oleh perwakilan Dinkes, ketiga diraih oleh perwakilan Kecamatan Banjar. Sedangkan, untuk juara pertama dari peragaan busana batik diraih oleh perwakilan dari PDAM, Kedua Dinsosnakertrans dan ketiga diraih oleh Kecamatan Cimanggu

2017, Desa Akan Terima Rp 1,4 Miliar

Setiap desa di Kabupaten Pandeglang akan menerima bantuan senilai Rp 1,1 miliar hingga Rp 1,4 miliar pada tahun 2017, menyusul Dana Desa (DD) tahun depan meningkat dari 2016 yang hanya Rp 205 miliar miliar menjadi Rp 262 miliar pada tahun depan. Begitu juga dengan Alokasi Dana Desa (ADD), juga akan naik dari 2016 yang hanya Rp 125 miliar menjadi Rp 233 miliar. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pandeglang, Ramadani membenarkan kenaikan DD tersebut sesuai dengan informasi yang diterima Pemkab Pandeglang dari pemerintah pusat. Dengan adanya kenaikan DD dan ADD tersebut, setiap desa minimal akan menerima bantuan sebesar Rp 1,1 miliar dan maksimal Rp 1,4 miliar. 

"Untuk DD dan ADD tahun depan akan naik, karena bagi hasil dana perimbangan dikurangi DAK (Dana Alokasi Khusus). Sementara, DAU (Dana Alokasi Umum) naik. Berarti, dana perimbangan untuk desa yang minimal 10 persen juga jadi naik," kata Ramadani, kepada Kabar  Banten, Senin (5/12/2016). Untuk mengawasi penggunaan DD dan ADD tersebut, kata dia, Pemkab Pandeglang telah menyiapkan regulasi yang lebih matang, mengingat dana bantuan bagi desa yang diterima akan lebih besar. Untuk mengawasi penggunaan DD/ADD itu, pihaknya sedang menyiapkan 6 Perbup (Peraturan Bupati). "Seperti Perbup SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) Pemerintah Desa, tentang Perangkat Desa, tentang Pengangkatan Ketua RT RW, Pengelolaan Dana Desa, dan tentang Pengelolaan ADD. Termasuk dua Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang Jasa, dan Standar Satuan Harga Belanja," ujarnya.

Sementara itu, Plt Sekda Pandeglang, Ferry Hasanudin mengatakan, pihaknya menginstruksikan kepada BPMPD, camat dan inspektorat untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat, agar penggunaan DD/ADD tersebut bisa tepat sasaran."Saya harap semua pihak untuk terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan DD/ADD itu, agar bisa digunakan untuk pembangunan," ucapnya.

Pasien Keluhkan Tarif Ambulans

PANDEGLANG,- Pelayanan kesehatan di Kabupaten Pandeglang ternyata masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Meski peningkatan pelayanan kesehatan masuk program prioritas, namun sebagian masyarakat masih mengeluhkan akses kesehatan. Hal itu dialami warga Kampung Lewi Buled, Desa Lewi Balang, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Jumhadi, yang harus mengeluarkan biaya hingga Rp 1 juta untuk menggunakan mobil ambulans dari Puskesmas Cadasari sampai ke rumahnya di Kecamatan Cikeusik.
Rekan Jumhadi, Ahmad Yani menjelaskan, sahabatnya itu mengalami kecelakaan di depan Puskesmas Cadasari menuju Kantor Badan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten. Rekannya itu, kata dia, sempat dirawat di puskesmas tersebut.  "Namun saat dibawa pulang, merasa keberatan dengan bayaran yang disampaikan oleh pihak puskesmas. Kami dipinta biaya ambulans mencapai Rp 1 juta, kemudian ditawar hanya turun Rp 800.000. Kami merasa kaget karena mahalnya gak ketulungan," ucap Yani saat ditemui di lokasi, Senin (5/12/2016).

Dia sangat menyayangkan biaya yang disebutkan pihak puskesmas karena sangat mahal dan tidak bisa dinego. Padahal, kata dia, kondisi pasien dalam keadaan darurat dan harus segera dibawa ke ahli tulang karena mengalami patah kaki. Dia juga mempertanyakan aturan yang dipakai untuk tarif ambulans. Saat dikonfirmasi, perawat Puskesmas Cadasari, Muhammad Billy mengatakan, pihaknya langsung mengambil tindakan sementara saat pasien masuk puskesmas. "Kalau soal mobil ambulans, saya tidak bisa memberikan keterangan. Itu bukan bagian saya, itu bagaian sopir ambulans saja," ujarnya.

Sementara Kepala Puskesmas Cadasari, Joko Suryanto membantah biaya ambulans di puskesmasnya mencapai Rp 1 juta. Namun, dia akan memeriksa terlebih dulu. "Karena biaya ambulans itu sudah ada Perda. "Kalau ada yang kaya gitu, komplen saja dan jangan mau," katanya.  Sesuai Perda, kata dia, hitungannya adalah jarak dikali bahan bakar. Setelah itu, ditambahkan Rp 25.000. "Entar saya cek dulu dan akan saya tanyakan langsung ke orangnya, kalau ada yang begitu lagi jangan mau pak, karena itu oknum saja," tutur Joko.

Banjir Landa 7 Kecamatan Di Pandeglang

PANDEGLANG,- Akibat curah hujan tinggi yang mengguyur Pandeglang dalam waktu dua hari dua malam, mengakibatkan beberapa kecamatan terkena bencana banjir, dengan ketingian air mencapai 30-50 centi meter akibat luapan air sungai yang ada d masing-masing Kecamatan yang terkena banjir yakni, Kecamatan Saketi, Bojong, Sukaresmi, Patia, Pagelaran, Panimbang dan Munjul.

Koordinator Taruna Siaga Bencana (Tagana) Pandeglang, Ade Mulyana membenarkan jika mayoritas banjir di tujuh kecamatan akibat luapan sungai.

“Kecamatan yang terkena banjir itu diantaranya, Kecamatan Saketi, Bojong, Sukaresmi, Patia, Pagelaran, Panimbang dan Munjul,” kata Ade, Selasa (6/12).

Agus Amin Mursalin, Camat Panimbang,  mengatakan banjir di akibatkan curah hujan yang tinggi. Dan akses jalan menuju Cibaliung terhambat akibat genangan air yang meluap ke area jalan.

"Akses jalan menuju Cibaliung hampir terputus,  bersukur masih bisa di paksakan lewat kendaraan menuju cibaliung," ungkapnya.

Dadi Supriadi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pandeglang,  mengatakan banjir yang melanda beberapa kecamatan tersebut sudah dilakukan pemantauan oleh pertugas BPBD. Jika banjir tersebut sebentar lagi akan segera surut. 

“Kami sudah menerjunkan anggota untuk turun langsung ke lokasi, mudah-mudahan secepatnya bisa segera surut,”katanya