Walimurid Keluhkan Pungutan UN

PANDEGLANG – Sejmlah walimurid SDN Gombong 1, Kampung Perintis, Desa Gombong, Kecamatan Panimbang, mengaku dimintai uang Rp75 ribu oleh pihak sekolah. Uang itu sebagai biaya ujian nasional yang saat ini sedang berlangsung.
Salah seorang wali murid yang namanya enggan ditulis mengatakan, sebelum meminta iuran, pihak sekolah menggelar musyawarah dengan  wali murid di sekolah. Adapun pembahasan musyawarah adalah menetapkan biaya UN Rp75 ribu yang dirincikan untuk membeli map fail, foto, penulisan dan penandatangan ijazah. “Padahal di SD lain itu tidak ada pungutan,”, kemarin.

Sumber ini menerangkan, ia dan wali murid lainnya heran adanya pungutan biaya UN karena SD lainnya di Desa Gombong tidak ada. “Kalau mau dipungut harusnya semua sekolah karena sama-sama sedang UN,” ungkapnya.

Dihubungi melalui telpon selular, Kepala SDN Gombong I Supendi membantah kalau di sekolahnya ada pungutan biaya UN. Ia menjelaskan pihak sekolah tidak pernah meminta pada siswa. Kalau pun ada itu biasanya digagas oleh komite dan sifatnya sumbangan. “Sekarang itu sudah tidak ada pungutan. Jangankan untuk SD tingkat SLTP juga sudah gratis. Jadi tidak benar itu ada pungutan,” ungkapnya.

Menanggapi ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kecamatan Panimbang Halim mengaku tidak pernah mengarahkan sekolah untuk hal-hal tersebut, apalagi untuk UN.

“Saya tidak tahu adanya pungutan tersebut, bahkan koordinasi atau tembusan juga tidak pernah ada. Sebab kalau untuk ujian itu sudah dibiayai oleh pemerintah namanya juga UN jelas dibiayai oleh pemerintah,” katanya. (