Ibu tiga anak tersebut mengatakan, pemotongan tersebut dilakukan sejak tahun 2014. Alasannya, untuk tabungan. Namun, selama ini tabungan tersebut tidak pernah dibagikan. “Ketika kami tanyakan katanya untuk tabungan, yang disimpan di kantor pos. Kalau itu tabungan, harusnya kan dibagikan. Tapi sampai saat ini, tidak pernah ada kejelasan, bahkan sebelumnya dipotong sekitar Rp170,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Desa Montor, Kecamatan Pagelaran, Achmad membantah adanya pungli dalam bantuan Jamsosratu. Namun, dia menjelaskan pemotongan bantuan hanya untuk pembelian materai dan ongkos pengambilan ke kantor pos.“Saya tidak ikut campur kalau soal itu. Namun yang jelas, pemotongan tersebut untuk tabungan dan pembelian materai sebanyak tiga lembar,”kata Achmad.
Sementara, itu Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Pandeglang, Iing Andri Supriadi, menyayangkan pungli terhadap bantuan Jamsosratu. Sebab, menurut dia, seharusnya potongan apapun karena bantuan tersebut untuk membantu orang miskin.“Jelas ini bentuk pelanggaran penyaluran bantuan. Padahal, saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pembersihan aparat pemerintah dari tindakan pungli,” jelasnya. Untuk itu, kata Iing, pihaknya berjanji akan melakukan klarifikasi terkait dugaan pungli tersebut. Apalagi, pemotongan bantuan tersebut mencapi Rp150 ribu.“Nanti kkami tindak lanjuti, dan menyampaikan kepada pemerintah daerah. Sebab, kalau ini dibiarkan, masyarakat akan terus dirugikan,” ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar