Perlu diketahui, saat ini proses pencocokan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan nomor identitas pelanggan PLN sudah tuntas.
Dari 22 juta pelanggan 900 VA, PLN memastikan hanya 4,1 juta pelanggan saja yang masih berhak menerima tarif listrik subsidi sebesar Rp600 per kWh. Sedangkan sisanya harus memilih, tetap di daya 900 VA, tetapi mengikuti tarif pelanggan 1.300 VA dengan tarif Rp1.355,29 per kWh untuk tarif Maret.
“Atau pilih pindah daya ke 1.300 VA karena harus membayar tarif yang sama,” ujarnya kemarin di gedung PLN.
Ia memaparkan, bahwa banyak masyarakat yang menyatakan siap pindah ke daya 1.300 VA, karena alasan tidak layak menerima subsidi. Namun, mayoritas beralasan tidak punya biaya untuk naik daya. Menyikapi hal itu, merespons dengan mengeluarkan kebijakan baru, yakni menggratiskan biaya tambah dari 900 VA ke 1.300 VA.
“Yang digratiskan adalah biaya penyambungannya,” tuturnya.
Melalui program itu, para pelanggan listrik tidak perlu membayar biaya Rp375 ribu untuk tambah daya. Namun, untuk konsumen listrik pascabayar tetap ada biaya penyesuaian jaminan langganan. Sedangkan bagi konsumen prabayar cukup membayar token perdana saja.
Divisi Niaga PT PLN (Persero) Benny Marbun memprediksi, jika pengeluaran masyarakat untuk listrik bakal naik sampai 3 kali lipat dibanding saat menikmati subsidi. Kendati demikian, bagi masyarakat yang kurang mampu namun belum masuk dalam penerima subsidi, kemungkinan untuk menerima subsidi masih terbuka.
“Bagi yang merasa layak dapat, segera lapor ke perangkat desa. Nanti perangkat desa atau kelurahan akan mencatat semuanya,” katanya, Rabu (16/3/2016) kemarin, di gedung PLN, Jakarta.
Ia menegaskan, jika layak mendapat subsidi, PLN memastikan pelanggan itu mendapat haknya. Prosesnya memang terkesan panjang. Namun, itu merupakan cara yang paling mungkin dilakukan.
“Kemungkinan bertambah penerima subsidi masih terbuka,” imbuhnya.
Terkait kapan pencabutan subsidi dilakukan, Benny Marbun belum memberikan jawaban. Yang jelas, pada minggu ini hasil pencocokan data itu akan disampaikan kepada Kementerian ESDM. Setelah itu, kementerian yang akan menentukan proses selanjutnya.
“Kami serahkan kepada pemerintah kapan program subsidi tepat sasaran berjalan,” jelasnya.
Program subsidi tepat sasaran digulirkan Kementerian ESDM karena melihat banyaknya warga mampu yang menikmati tarif murah. Fakta itu dianggap tidak adil karena taraf ekonominya sudah mampu membayar tarif normal. Untuk itu, Kementerian ESDM meminta PLN untuk melakukan pencocokan data dari TNP2K.
Menteri ESDM Sudirman Said sempat menargetkan, proses pencocokan data selesai pada bulan Mei mendatang. Setelah itu, pada Juni program subsidi tepat sasaran sudah bisa dijalankan. Program itu harus dilakukan karena subsidi listrik yang tak kunjung menurun.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar