Di Pandeglang, Biaya Masuk Sekolah ”Mencekik”

PANDEGLANG,- Memasuki tahun ajaran baru atau penerimaan siswa baru untuk jenjang SMP dan SMA di Kabupaten Pandeglang sangat mahal.  Tak heran jika sebagian orangtua murid yang ingin melanjutkan anaknya ke SMP dan SMA, harus menggadaikan barang ke pegadaian, termasuk pinjaman koperasi keliling demi anaknya agar bisa melanjutkan jenjang pendidikan. Salah seorang ibu rumah tangga asal Pandeglang, Wiwi mengaku, tahun ini anaknya akan melanjutkan pendidikan ke SMA. Meski jenjang SMA itu sekarang menjadi urusan provinsi, tetapi untuk biaya masuk sekolah cukup mencekik atau membebani masyarakat.

Padahal, lanjut Wiwi, undang-undang menjamin setiap warga berhak mendapatkan pendidikan layak, dan bahkan APBN telah menyisihkan bantuan keuangan sekitar 20 persen dari total APBN. Tetapi kebijakan pemerintah belum menyentuh kepentingan masyarakat. “Bayangkan untuk masuk sekolah jenjang SMA di Pandeglang biayanya mencapai jutaan rupiah atau sebesar Rp.3.000.000. Dari total biaya itu, dalihnya sebesar Rp 2.500.000 untuk dana sumbangan pembangunan, dan sisanya lain-lain untuk seragam lah, atribut dan biaya macam-macam lainnya, itu pernah saya alami ketika anak saya masuk SMK 6 Pandeglang tahun lalu” kata Wiwi kamis 20/71017.

Hal hampir sama dikatakan Ny. Epa orangtua murid lainnya yang hendak memasukkan anaknya ke SMP.  Pihaknya enggan menyebutkan nama sekolahnya, namun untuk masuk ke sekolah itu pendaftaran memang tidak dipungut biaya. Tetapi ada pungutan partisipasi senilai Rp 500.000. “Sesungguhnya uang itu besar bagi kami warga yang lemah ekonominya. Tapi apa boleh buat demi anak bisa melanjutkan sekolah. Soal Kartu Indonesia Pintar, kartu itu tidak berlaku, karena pada praktiknya masih saja ada biaya dengan dalih bermacam-macam. Padahal, kami pun tahu ada namanya dana BOS, ya dana itu seharusnya tidak lagi membebani biaya sekolah ke orang tua murid. Disinilah perlu ada turun tangan pemerintah, agar masyarakat bisa mendapatkan pendidikan dengan nyaman, dengan gratis,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Salman Sunardi mengatakan, terkait biaya pendaftaran masuk sekolah jenjang SMA bukan kewenangan pemerintah kabupaten. Karena untuk jejang SMA itu sudah menjadi kewenangan Pemprov Banten. “Ya, persoalan penerimaan siswa baru jenjang SMA itu kewenangan provinsi,” ujar Salman.

Sementara soal keluhan biaya sekolah mahal di Pandeglang itu adalah urusan pihak komite sekolah, dan biasanya ada komunikasi antara orangtua murid dengan pihak komite. “Kalau soal biaya masuk sekolah jenjang SMP itu kewenangan kabupaten, tetapi tentang partisipasi mah mungkin udah ada komunikasi dengan pihak komite. Dan hal-hal yang menyangkut itu mah ada kewenangan sekolah dan tidak ada laporan ke dinas pendidikan,” tuturnya.
Sementara itu, anggota DPRD Pandeglang, H. Tjetjep Munadjat prihatin dengan masih adanya keluhan warga yang memasukkan anaknya ke jenjang pendidikan SMP di Pandeglang masih terjadi pungutan biaya. “Kami kecewa, padahal untuk SD dan SMP itu gratis, tidak boleh ada pungutan apapun. Soal biaya masuk SMA itu urusan provinsi. Persoalan ini harus ada ikut campur pemerintah agar biaya sekolah tidak mencekik masyarakat,” katanya.

Jalan Sobang Ciseuket Banyak Yang Berlubang

SOBANG, (KB).- Sepanjang 4 kilometer jalan raya Sobang-Ciseuket kondisinya rusak dan banyak badan jalannya yang ambles dan berlubang. Kondisi jalan rusak itu rentan membahayakan pengendara yang melalui jalur tersebut, sehingga tak heran di jalan itu sering terjadi kecelakaan.
Salah seorang warga Kecamatan Sobang, Sarnadi membenarkan jalan raya Sobang-Ciseuket rusak. Apalagi jalan tersebut sudah dua tahun tidak ada perbaikan, padahal jalan ini adalah akses utama menghubungkan Kecamatan Sobang menuju Kecamatan Cigelis.
”Jalan ini memang statusnya jalan provinsi. Untuk itu, kami warga Sobang berharap ada perbaikan . Warga khawatir dengan kondisi jalan rusak penuh lubang ini, hampir setiap hari ada aja yang kecelakaan, terutama kendaraan roda dua.” kata Sarnadi.
Hal hampir senada dikatakan oleh Ade Ramadan warga Kawung, Kecamatan Sobang. Ia mengatakan, kondisi jalur jalan yang lurus sehingga membuat pengendara melaju dengan kecepatan tinggi.
”jalan ini mulai dari Ciseuket sampai Sobang lurus, sehingga para pengendara roda dua suka kenceng, tapi mereka kadang tidak sadar terjerembab ke lubang, dan akhirnya jatuh,” tuturnya.

segera mendapatkan perbaikan

Pihaknya berharap agar pemerintah untuk segera melakukan perbaikan, agar tidak memakan korban jiwa. ”Kami minta pemerintah segera melakukan perbaikan jalan dengan cara menambal jalan ini sebelum lebaran. Saya yakin kalau tidak ada perbaikan akan banyak memakan korban kecelakaan,” ucapnya.
Sementara itu camat Sobang Atep Purnama mengatakan, jalan tersebut menjadi kewenangan provinsi. Untuk itu, pihaknya akan segera menyampaikan kepada pihak terkait, agar jalan rusak tersebut segera mendapatkan perbaikan. ”Kita akan sampaikan kepada dinas kabupaten, agar nanti bisa ditindaklanjuti ke tingkat provinsi. Karena memang jalan tersebut membutuhkan perbaikan segera, dan saya juga selalu mendapatkan aduan dari masyarakat agar bisa menyampaikan untuk dilakukan perbaikan,” ucapnya

Keluarga Korban Tenggelam Butuh Bantuan Pemerintah

KELUARGA korban tenggelam, semenjak ditinggalkan Masroni (35) warga Kampung Solodengen RT 04/011, Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang, saat ini sangat membutuhkan bantuan. Mereka mendambakan uluran tangan para dermawan. Sebab, korban meninggalkan seorang istri yang bernama Siti Suminah (32) dan dua orang anak yang bernama Rawinta (14) dan Panji Saputra (5).
Sejak sepeninggalan Masroni, nampak raut duka yang dalam masih terlihat dalam wajah istri dan dua anak korban. Apalagi korban terbilang keluarga tidak mampu, sebab mereka tinggal di gubuk yang tidak layak huni dengan tempat numpang di tanah orang. Rumah yang mereka tempati bilik bambu beratapkan rumpia dan lantainya tanah. Ini menampakkan ketidakmampuan keluarga tersebut yang hidup di bawah garis kemiskinan, mencari kerang hijau di sungai dan kerja serabutan yang dilakukan almarhum Masroni untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tetapi, saat ini tulang punggung keluarga tersebut sudah tidak ada pergi untuk selama-lamanya.

Siti Suminah ketika ditemui di rumah duka beserta kedua anaknya merasa kehilangan sekali dengan kepergian suami untuk selamanya, karena almarhum meninggalkan dua anak yang masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang seorang bapak. Menurutnya, penghasilan mencari kerang hijau yang dilakukann suaminya tersebut Rp 20.000 dan paling besar Rp 50.000 dalam satu hari. Bahkan menurutnya, kadang tidak ada hasil kalau air laut pasang atau kondisi air sungai banjir karena tidak bisa nyari kerang hijau.

”Saya merasa kehilangan sekali dan merasa sedih, karena dia adalah tumpuan kami beserta kedua anak saya. Anak saya yang pertama hanya lulus Sekolah Dasar. Pernah sekolah di SMP tapi cuma sampai kelas satu karena faktor biaya anak saya berhenti, dan sekarang nganggur. Dan anak kedua masih kecil baru berumur 5 tahun, dan masih membutuhkan biaya, tetapi sekarang harus kepada siapa kami bertumpu,” kata Siti, Senin (19/6/2017).
Menurut Siti, dengan tidak ada suaminya anaknya yang kecil tersebut suka memanggil-manggil bapaknya. Akibatnya membuat terharu dan menangis bertiga. Apalagi katanya, sebelum kejadian pada malamnya ada firasat yang bermimpi kalau suaminya minta dipeluk dan dicium. Dan dalam mimpi tersebut suaminya pamit dan terlihat mengemasi pakaiannya, bahkan ia juga berpesan dalam mimpi.

”Mah kamu jangan sedih ya jaga anak anak, aku mau pergi,” ucap Suminah menirukan ucapan suaminya sambil menangis memeluk anaknya yang masih kecil.
Ia mengatakan, suaminya mempunyai rencana ingin merehab rumah yang sudah pada bocor tapi sekarang tinggal kenangan. Sementara Rusyadi, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Panimbang mengatakan, pihaknya berjanji akan mengajukan ke Pemerintah agar korban bisa mendapatkan bantuan. Hal senada dikatakan Kepala Desa Panimbangjaya, Mulyadi. Ia mengatakan, pihak desa dan kecamatan akan membantu mengajukan permohonan bantuan ke Pemkab agar keluarga korban tersebut mendapatkan bantuan dari pemerintah. “Di hari kejadian, kami sudah memberikan bantuan alakadarnya seperti mi instan untuk keluarga korban,” tuturnya.

Camat Diminta Aktif Pantau Harga Sembako

PANDEGLANG – Seluruh camat di Kabupaten Pandeglang diinstruksikan untuk aktif melakukan pemantauan harga pangan maupun sembako selama bulan Ramadan. Hal ini dilakukan agar tidak ada pedagang yang berani menaikkan harga sepihak karena akan memberatkan masyarakat.

---

Instruksi ini disampaikan langsung Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban. Kata Tanto, seluruh camat agar rutin memonitoring harga bahan pokok di pasar dan disesuaikan dengan harga pasaran yang ditetapkan Kementerian Perdagangan. Kontroling itu penting untuk memastikan bahwa kenaikan harga saat bulan Ramadan tidak melebihi dari ketentuan pemerintah.

“Agar tidak ada pedagang yang menaikkan harga dengan seenaknya, saya sudah sampaikan ke seluruh camat untuk turun memeriksa harga bahan pokok di pasaran,” kata Tanto
Selain memantau harga, para camat beserta kepala desa juga harus melakukan pemantauan terhadap distribusi bahan pokok karena tidak dapat dipungkiri menjelang Idul Fitri nanti kebutuhan pangan akan semakin meningkat dan jadi celah bagi oknum yang ingin mengambil untung lebih dengan cara-cara yang melanggar hukum. “Memang persoalan ini perlu diantisipasi agar masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.

Tanto menjelaskan, guna menstabilkan harga pokok dan pangan di pasar, pemerintah daerah akan bekerja sama dengan Bulog Sub Divre Lebak-Pandeglang untuk melakukan operasi pasar. “Operasi pasar murah ini bisa dilakukan pada pekan ketiga bulan puasa. Dimana pada moment itu dianggap sebagai waktu yang rawan permainan harga oleh pedagang dan biasanya ada lonjakan harga yang tidak sesuai standar dari pemerintah,” paparnya.

Sementara itu, Camat Panimbang Suaedi Kurdiatna mengatakan, sesuai dengan instruksi yang diminta Wakil Bupati Pandeglang pihaknya akan segera melakukan pengawasan bersama jajarannya terhadap harga bahan pokok maupun pangan yang dijual di pasaran. “Sesuai dengan instuksi saat ini kami terus melakukan pemantauan harga. Apalagi untuk harga sembako maupun pangan di Pasar Panimbang juga masih stabil,” terangnya.

Rangkap Jabatan, Sekdes Tarumanagara Di Ganti

PANDEGLANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang mengintruksikan Kecamatan Cigeulis untuk segera melakukan seleksi ulang terhadap jabatan sekretaris desa (sekdes) Tarumanagara. Soalnya, jabatan sekdes yang saat ini diemban oleh Didi Umaidi yang merangkap jabatan sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sudah berbenturan dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tantang aparatur desa.

---

Kepala DPMPD Taufik Hidayat mengatakan, sudah mendapatkan laporan terkait dengan sekdes Tarumanagara yang merangkap jabatan menjadi TKSK. Bahkan, Taufik mengaku memberikan teguran kepada desa yang bersangkutan untuk segera melakukan proses pemilihan ulang. “Sudah kami tindak lanjuti dan jabatan sekdes Tarumanagara akan ada pemilihan ulang karena kemarin kita sudah bertemu,” kata Taufik kepada Banten Raya ditemui di kantornya, Kamis (27/4).

Dijelaskan Taufik, persoalan yang terjadi di Desa Tarumanagara tersebut memang berbenturan dengan peraturan sehingga harus segera adanya pergantian. “Sebetulnya menyalahi aturan, makanya harus ada pemilihan lagi. Kalau untuk sanksi tidak ada karena menjadi TKSK bukan PNS (pegawai negeri sipil) melainkan hanya tenaga pekerja relawan,” jelasnya.

Camat Cigeulis Suntama membenarkan, Desa Tarumanagara akan segera adanya seleksi ulang untuk mengisi ke kosongan jabatan sekdes sehingga diharapkan roda pemerintahan yang ada di desa bisa segera berjalan sesuai dengan aturan.

“Kalau waktunya kapan secepatnya seleksi ulang itu akan kami laksanakan sesuai dengan intruksi dari DPMPD. Kalau untuk surat pengunduran diri terhadap sekdes yang lama kami belum menerimanya, namun akan segera ditanyakan kepada desa bersangkutan,” paparnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Pandeglang Aminudin mengatakan, persoalan adanya sekdes yang merangkap jabatan tersebut harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah karena jangan sampai aparatur desa tidak konsisten terhadap pekerjaan yang diembannya.

“Saya minta dinas terkait untuk bisa lebih mengawasi rekruitmen aparatur desa yang akan datang karena jangan sampai kejadian seperti itu terulang kembali. Saya harap proses seleksi kabatan sekdes Tarumanagara bisa berjalan sesuai dengan harapan,” tegasnya.

Realisasi Dana Desa Harus Dipajang di Baliho

PANDEGLANG (RS),- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, mewajibkan desa untuk memasang baliho yang menjelaskan tentang realisasi dana desa. Ini untuk mencegah fitnah dan sebagai bentuk tanggung jawab moral.
"Setiap desa wajib menempelkan minimal baliho, yang isinya penggunaan realisasi dana desa., jika tidak melakukan itu, bapak-bapak (Kepala Desa) mungkin bisa berurusan dengan penegak hukum," ujar dia dalam keterangan pers yang diterima, Senin 24/4

Eko juga mengingatkan, dana desa tidak boleh dikelola yayasan dan hanya boleh dikelola oleh desa melalui musyawarah desa. Jika dikelola yayasan, berisiko digunakan untuk kepentingan individu. Ia menegaskan, kalau dikelola oleh individu, maka bisa berurusan dengan hukum.
"Bukan berarti yayasan tidak bisa dibantu. Bisa dibantu lewat BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Karena kalau pembelian aset, harus atas nama desa," terang dia.

Menurut pantauan RS dilapangan belum satupun Desa di Kecamatan Sobang yang melakukan kewajiban transfaransi dana desa tersebut. Tak satupun baliho Anggaran dana desa yang terpangpang didepan balai desa ataupun tempat - tempat strategis lainnya, Ketika mencoba menanyakan ke beberapa staf desa alasannya tidak seragam, ada yang beralasan anggarannya belum beres disusun, belum di intruksikan oleh kepala desa, belum koordinasi dengan BPD dan lain - lain. Padahal anggaran dana desa dengan berbagai aturannya yang mengikat sudah berlangsung 2 tahun ini.

Bandara Sobang Akan di Bangun di Atas lahan Hutan Jati Perhutani

PANDEGLANG (RS),-  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang memastikan bahwa pembangunan bandara Banten Selatan (Bansel) atau yang kerap disebut Bandara Panimbang yang kemungkinan jadi Bandara Sobang karena pindah lokasi lahan, akan tetap berjalan sesuai rencana. Bandara itu akan dibangun di atas lahan 1.500 hektar milik Perhutani.
Sebelumnya Kementrian Perhubungan (Kemenhub) berencana akan mencoretnya dari proyek strategis nasional karena ketersediaan lahan yang belum juga tersedia.

"Menhub sempat mengusulkan agar (Bandar) Bansel dikeluarkan dari proyek strategis nasional dengan alasan ketiadaan lahan. Padahal Pemkab (Pandeglang) berusaha untuk memfasilitasi," kata Kurnia Satriawan, kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang.
Kurnia juga mengakui bandara tersebut sempat dapat penolakan dan membuat Pemkab Pandeglang mencari cara agar proyek tersbeut terus berjalan. Karena bandara itu diyakini akan mendongrak perekonomian.

Hal itu membuat Bupati Pandeglang, Irna Narulita, bergerak cepat dengan menemui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) guna mendapatkan ijin pemanfaatan lahan Perum Perhutani yang memiliki luas 11 ribu hektar.
"Kita mencoba cari solusi dengan berusaha menggunakan lahan dari Perhutani. Ternyata hal itu disetujui oleh Kementerian LHK. Total lahan perhutani yang disetujui untuk Bansel sekitar 11.000 hektar, sedangkan yang kita manfaatkan hanya 1.500 hektar," terangnya.
Dari lahan seluas 1.500 hektar itu, 540 hektar digunakan sebagai landasan, sedangkan sisanya untuk membangun fasilitas penunjang lainnya.

Rencana pembangunan Bandara Panimbang ini telah dirancang sejak tahun 2010. Sedangkan Pemkab Pandeglang meminta Bandara Bansel tidak dijadikan bandara khusus untuk pesawat tertentu. Namun bandara umum yang mampu menopang Bandara Soekarno-Hatta maupun Halim Perdanakusumah.
"Kami meminta agar Pembangunan Bansel sebagai bandara umum, bukan bandara khusus sebagai penopang Bandara Soekarno Hatta," tegasnya.