Ternyata Dana Desa, Jadi Ajang Bancakan Muspika & Pemkab Pandeglang

Adanya anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, ternyata dijadikan ajang bancakan (bagi-bagi kue-red) antara musawarah pimpinan kecamatan (Muspika) dan Pemerintah Kabupaten (pemkab) Padeglang. Hal tersebut dibuktikan adanya data potongan dana desa yang peruntukanya tidak jelas.

Data yang berhasil di himpun olehsitus faktapandeglang.com ada dokumen yang menunjukan bahwa dari Dana Desa yang diturunkan di Pandeglang ada potongan diluar dari pajak. Diantaranya, muspika, pembuatan proposal dan rekomendasi, Laporan Penggunan Dana (LPD), Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), Dinas Pengelolan Keuangan dan Aset, dan Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Pandeglang. Dengan nilai yang berfareasi.

Ketua Gerakan Mahasiswa Marhaenis (GMM), Agus M Ridwan dugaan kuat adanya penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa (DD) tahap satu di Kabupaten Pandeglang tahun 2016 adanya praktek pungutan liar (Pungli) yang dilakukan secara sistemmatis. Terbukti dari data yang ada, potongan tersebut di catat sangat rapih.

“Kami sangat kecewa dengan prilaku ini, karena sudah ada praktek korupsi berjamah. Kalau kondisinya seperti ini kami juga tidak akan segan-segan melaporkan hal ini  kepenegak hokum,” tegasnya