BEM Demo Disdikbud, Kasus Tunda Guru Mencuat

PANDEGLANG,- Kasus dugaan penggelembungan data program tunjangan daerah (tunda) untuk guru tahun anggaran 2013-2015 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pandeglang kembali mencuat. Dugaan korupsi miliaran rupiah itu disuarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Mathla'ul Anwar (Unma) Banten yang berunjuk rasa di depan Kantor Disdikbud dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang, Selasa (10/5/2016). Mereka mendesak aparat kejaksaan mengungkap kasus tahun anggaran 2013 sampai 2015 di Disdikbud Pandeglang tersebut. Aksi massa di bawah komando Edi Santoso mendukung penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan tunda yang bersumber dari APBD itu.

Oleh karena itu, aparat kejaksaan diminta untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang dengan memeriksa semua pihak yang diduga terkait dalam kasus tersebut."Kami minta Kepala Disdikbud yang sekarang membeberkan semua data kepada aparat hukum, demi tegaknya reformasi hukum di Pandeglang. Kami percaya kejaksaan pada akhirnya nanti akan menemukan titik terang, karena kasus ini melibatkan banyak pihak," ujarnya.

Meski tidak mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian, namun aksi mahasiswa itu berjalan aman dan damai. Dalam aksinya di Disdikbud, para mahasiswa berorasi sambil membentangkan spanduk dan poster yang bertuliskan "Kami Mendukung Langkah Kejari Usut Tuntas Korupsi Dana Tunda, Disdikbud Pandeglang Berduka, Bersihkan Disdikbud dari kerangkeng korupsi, Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana Tunjangan Daerah 2013-2015".
Dalam aksi yang berlangsung sekitar satu jam lebih, tidak ada satu pun pejabat Disdikbud yang menerima aspirasi mahasiswa. Para mahasiswa pun meninggalkan lokasi untuk meneruskan aksinya ke Kejari Pandeglang.

Ketua BEM Fakultas Hukum Unma Banten, Edi Santoso mengatakan, mental pejabat yang lemah dan serakah menyebabkan banyak kasus korupsi di Pandeglang. Bahkan, dunia pendidikan sedang dicoreng oleh para oknum pejabat. Pihaknya mendesak Kejari mengusut tuntas dugaan korupsi dana tunda.
"Lagi-lagi dana pendidikan dijadikan ajang bancakan oleh segelintir oknum pejabat. Dulu tahun 2013 pernah terjadi kasus korupsi di Disdikbud, sekarang terjadi lagi kasus korupsi APBD berupa tunda guru. Kami minta Kejari tidak main-main mengusut kasus ini. Kami juga mendesak Kadisdikbud membongkar dalang korupsi dana tunda 2013-2015. Selain itu, mereka juga menuntut mantan Kadisdikbud bertanggung jawab atas kasus itu," ucapnya.

Orator lainnya, Husen Awaludin meminta para wakil rakyat tidak berdiam diri dan harus mengawal kasus karena dewan memiliki fungsi kontrol. "Begitu juga dengan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang yang memasuki dua bulan hari kerja. Jangan sibuk melakukan pencitraan di lapangan saja. Tolong bersihkan dunia pendidikan dari penyalahgunaan dana APBD berupa tunda guru," tuturnya.