Abas Kepergok Ngemis Lagi

Abas dan anaknya yang mengemis lagi di pasar Pandeglang, Selasa (26/4) sebelumnya ia sudah ditegur Bupati agar merawat anaknya.

PANDEGLANG

- Masih ingat Abas? Pengemis asal Kampung Lampe, RT 02/06 Desa Cigondang, Kecamatan Labuan yang ditegur Bupati Irna Narulita lantaran kerap membawa anaknya Arip (12) penderita gizi buruk saat mengemis. Teguran Bupati Irna ternyata tak digubris Abas. Pria itu kembali mengemis sambil membawa Arif di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang, Selasa (26/4).

---

Saat ditemui , Abas mengaku kebingungan setelah ditegur Bupati Pandeglang. Soalnya, selama seminggu ia tinggal di rumah dan berhenti mengemis sesuai permintaan bupati dan uang pemberian bupati mulai menipis. Abas pun bingung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga ia memutuskan kembali keliling ke Pasar Labuan dan Pandeglang untuk mengemis.

Menurutnya, perawatan dan pemberian pekerjaan yang dijanjikan bupati tidak ada kejelasanya. “Sudah hampir dua minggu yang lalu saya ditegur sama bupati di Alun-alun Pandeglang agar jangan mengemis. Saya juga dijanjikan akan diberi bekerjan dan anak saya akan dirawat namun sampai sekarang tidak ada informasi lagi. Ditelepon dan SMS lewat nomor yang bupati berikan pada saya tidak ada jawabannya,” ungkapnya saat ditemui di warung kopi Pasar badak.

Terpisah Kepala Dinas Kesehatan Pandeglang, Indah Dinarsiani membantah tidak merawat Arif anaknya Abas. Indah menyatakan Arif kena gizi buruknya bukan karena asupan makanan yang kurang tetapi karena sejak lahir Arif sudah ada kelainan dan sulit diobati. “Untuk kasus Arif kami sudah melakukan penanganan sesuai intruksi Ibu Bupati.

Hal ini juga sudah dirapatkan dengan SKPD lintas sektoral beberapa minggu lalu, dan keluarga tersebut memang bukan hanya butuh penanganan dinkes lagi tapi SKPD lainnya juga harus aktif khususnya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” katanya.

Kata Indah, dinkes tidak menutup mata dengan penderita gizi buruk. Namun penanganannya melibatkan lintas sektoral. “Harus ada peran aktif juga dari SKPD lainnya seperti dinsos, sebab anak tersebut juga masuk dalam kategori cacat dan bidang penanganannya ada di dinsosnakretrans,” katanya.